Demokrat Usul 2 Calon Wapres Tak Boleh Mundur usai Diajukan Presiden ke MPR

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengusulkan agar calon wakil presiden yang telah diajukan Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak diperbolehkan mengundurkan diri hingga proses pemilihan selesai.
Usulan tersebut disampaikan Hinca saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/11).
"Ketika presiden mengusulkan dua nama calon itu, berarti kan dua calon itu sudah bersedia. Dan karena itu, dia tidak boleh mundur," kata Hinca.
Menurut Hinca, pengunduran diri salah satu calon di tengah proses pemilihan berpotensi membuat ketentuan mengenai pengajuan dua calon wakil presiden tidak terpenuhi. Ia menilai, kedua calon yang telah diajukan Presiden harus tetap mengikuti proses pemilihan hingga selesai.
"Jadi, saya berpendapat tidak boleh mundur sampai selesai," ujarnya.
Hinca menjelaskan, ketentuan pengajuan dua calon diperlukan agar proses pemilihan Wakil Presiden melalui MPR tetap memiliki unsur kontestasi. Ia menilai, kedua calon harus mengikuti proses tersebut hingga tuntas agar tidak sekadar menjadi formalitas.
"Iya, dan paling tidak karena konsekuensi kenapa undang-undang harus membuat dua itu untuk biar ada kontestasinya, kan, sampai selesai," kata Hinca.
Ia juga meyakini dua nama yang nantinya diajukan Presiden merupakan sosok yang telah dipertimbangkan untuk mengikuti proses pemilihan. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan anggota MPR.
"Dan karena itulah, saya yakin dari presiden bahwa dua nama yang disampaikan itu adalah ya putra-putri terbaiknya yang ada di republik ini. Dan soal nanti siapa yang diinginkan presiden, itulah dia bilang sampaikan ke kita, dua, satu di antara dua inilah pilih, tapi dua inilah yang kuajukan. Maka masyara- representasi masyarakatlah kemudian yang memilih," ujarnya.
Di sisi lain, Hinca mengatakan tim verifikasi akan menggelar rapat pada Jumat (20/11) pukul 14.00 WIB untuk membahas tata cara pemeriksaan persyaratan calon Wakil Presiden. Pembahasan mencakup dokumen yang diperlukan serta pemisahan verifikasi administratif dan faktual.
"Yang akan dibahas adalah bagaimana tata cara verifikasi itu sendiri, dokumennya apa dan seterusnya. Karena itu, rapat hari ini akan membuat penguraian yang lebih konkret lah. Mana yang memang harus kita verifikasi administratif, mana yang harus diverifikasi faktual," jelasnya.
Hinca menyebut waktu verifikasi cukup terbatas, yakni tujuh hari. Karena itu, ia memperkirakan tim akan dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk menyelesaikan pemeriksaan.
"Dan waktunya juga kan singkat sekali, tujuh hari itu, sehingga saya membayangkan tim ini akan terbagi beberapa sub-sub begitu, bagian A, bagian B, bagian C misalnya, sampai ini selesai," katanya.
Ia menambahkan, calon yang dokumennya dinilai belum lengkap perlu diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan. Hinca memperkirakan waktu empat hari dapat diberikan untuk melengkapi dokumen tersebut.
"Nah, mungkin kita beri kesempatan empat hari sehingga bisa selesai. Tetapi yang pasti, sebelum pelaksanaan, pemilihan, penetapan, dan pelantikan itu, tentu semua persyaratan administratif ini harus sudah dipenuhi menurut aturan undang-undang," pungkasnya.
Reporter: Nathania Shakira
