Demonstran Thailand Tetap Protes Raja meski Dilarang, Ini Alasannya

Potret Raja Maha Vajiralongkorn terlihat saat para demonstran pro-demokrasi memberikan penghormatan tiga jari pada unjuk rasa anti-pemerintah, di Bangkok, Thailand (14/10). Foto: Jorge Silva/REUTERS

Demo besar menentang Pemerintah Thailand memuncak sejak pertengahan pekan ini.

Kondisi politik di Negeri Gajah Putih dikenal yang kerap memanas. Bahkan, sampai 2020 sudah terjadi 13 kali kudeta militer di Thailand.

Potret Raja Maha Vajiralongkorn terlihat saat para demonstran unjuk rasa anti-pemerintah, di Bangkok, Thailand (14/10). Foto: Jorge Silva/REUTERS

Beberapa kudeta dimulai dengan aksi unjuk rasa menentang pemerintah.

Namun, pada demo 2020 tidak cuma menargetkan pemerintah junta militer. Kali ini, demo gerakan prodemokrasi memprotes suatu yang haram di Thailand: Kerajaan.

Reformasi Kerajaan

Raja Maha Vajiralongkorn dan pendampingnya, Ratu Suthida, melakukan ritual tradisional pada upacara pernikahan mereka di Bangkok. Foto: REUTERS

Sejak 2017, Raja Maha Vajiralongkorn memperkuat kekuasaan konstitusional. Peningkatan tersebut dilakukan sesaat usai ayahnya, Raja Bhumibol Adulyadej, mangkat.

Menurut aktivis prodemokrasi, tindakan tersebut merupakan langkah mundur. Sebab, kewenangan besar Kerajaan sudah tidak berlaku sejak 1932 ketika sistem monarki absolut dihapus.

Demonstran menyatakan, lantaran peran kerajaan yang semakin meluas maka kerajaan semakin dekat pemerintah junta militer.

Demonstran anti-pemerintah berbaris selama protes massa anti-pemerintah Thailand. Foto: ATHIT PERAWONGMETHA/REUTERS

Kedekatan kerajaan dan militer dicemaskan akan menghancurkan demokrasi di Thailand. Oleh sebab itu, tuntutan reformasi kerajaan nyaring diteriakkan.

Para pengunjuk rasa juga menuduh Raja Maha Vajiralongkorn telah mencuri kekayaan istana. Menurut berbagai media Barat, Maha Vajiralongkorn adalah salah satu raja terkaya di dunia.

Para demonstran pro-demokrasi pada aksi unjuk rasa anti-pemerintah, di Bangkok, Thailand (14/10). Foto: Jorge Silva/REUTERS

Kekayaan Raja Maha Vajiralongkorn diduga mencapai puluhan miliar dolar AS.

Karena tuduhan pelanggaran tersebut, pengunjuk rasa menuntut pencabutan hukum lesse majeste yang melarang penghinaan terhadap Raja dan keluarga kerajaan.

Lesse Majeste di Thailand

Raja Thailand Maha Vajiralongkorn (kiri) bersama Jenderal Sineenat Wongvajirapakdi. Foto: Royal Household Bureau/Handout via REUTERS

Berlakunya lesse majeste membuat kerajaan Thailand kebal hukum dan tak bisa dikritik.

Dalam Pasal 112 KUHP Thailand menyebut, siapa pun yang mencemarkan nama baik, menghina, atau mengancam Raja, Ratu, pewaris, dan penguasa daerah, akan dipenjara tiga sampai 15 tahun.

Pemberlakuan lesse majeste bahkan diberlakukan secara ketat di Negeri Gajah Putih.

Sejumlah kelompok HAM menuduh dalam demo terbaru ini gerakan prodemokrasi tidak cuma ditahan karena melanggar lesse majeste.

Puluhan pemimpin protes sudah dijatuhi dakwaan lain seperti hasutan dan kejahatan siber.

Pemerintah Thailand berdalih mereka sama sekali tidak menargetkan demonstran prodemokrasi. Namun, sudah menjadi tanggung jawab polisi untuk menegakkan hukum.