Denmark Putar Otak untuk Hentikan Pembakaran Al-Quran
·waktu baca 2 menit
PerbesarPemerintah Denmark sedang mencari jalur-jalur hukum untuk menghentikan aksi protes yang melibatkan penistaan kitab suci, termasuk Al-Quran.
Kebijakan ini diambil menyusul ancaman keamanan nasional yang ditimbulkan sejak aksi pembakaran Al-Quran di Denmark dan Swedia menuai reaksi keras dari berbagai negara muslim.
Dikutip dari Reuters, pengumuman tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Denmark Lars Lokke Rasmussen dalam wawancara yang disiarkan pada Minggu (30/7).
"Pembakaran tersebut merupakan tindakan yang sangat ofensif dan sembrono yang dilakukan oleh beberapa individu. Beberapa individu ini tidak mewakili nilai-nilai yang dibangun oleh masyarakat Denmark," ujar Rasmussen.
Rasmussen menambahkan, pemerintah ingin mencari cara intervensi ketika penghinaan suatu negara, budaya, dan agama lain terjadi.
Sebab, situasi tersebut justru menimbulkan konsekuensi negatif yang signifikan bagi Denmark itu sendiri.
"Oleh karena itu, pemerintah Denmark akan menjajaki kemungkinan untuk melakukan intervensi dalam situasi khusus di mana — misalnya, negara, budaya, dan agama lain dihina, dan di mana hal ini dapat menimbulkan konsekuensi negatif yang signifikan bagi Denmark, tidak terkecuali dalam hal keamanan," jelas Rasmussen.
Adapun cara-cara tersebut dinilai tetap harus dilakukan dalam kerangka aturan kebebasan berekspresi yang dilindungi oleh konstitusi Denmark.
Selain itu, kata Rasmussen, penting pula tidak mengubah fakta bahwa kebebasan berekspresi di Denmark memiliki cakupan yang sangat luas.
Dalam beberapa minggu terakhir, Denmark dan Swedia telah menjadi sorotan internasional. Itu terjadi akibat protes dari dunia Islam usai rangkaian pembakaran dan penistaan Al-Quran di dua negara itu.
Pada gilirannya, Denmark dan Swedia mengaku menyesali bahwa peristiwa tersebut terjadi. Meski demikian, Denmark dan Swedia mengakui bahwa saat ini tidak bisa mencegah peristiwa serupa terulang karena ada konstitusi terkait perlindungan kebebasan berekspresi.
Terpisah, Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson mengatakan dirinya telah menjalin komunikasi dengan rekannya dari Denmark, Perdana Menteri Mette Frederiksen terkait masalah ini. Ia menyebut, di Swedia pemerintah telah berupaya mengambil langkah serupa.
"Kami juga sudah mulai menganalisis situasi hukum untuk mempertimbangkan langkah-langkah untuk memperkuat keamanan nasional kami dan keamanan warga Swedia di Swedia dan di seluruh dunia," tulis Kristersson dalam postingannya di Instagram.