Denny Indrayana Demo di Australia: Jokowi Don't Cawe-Cawe, Stop Dynasty

Denny Indrayana bentangkan spanduk Jokowi don't cawe-cawe stop dynasty di Melbourne. Foto: Dok. Denny Indrayana

Pakar hukum tata negara Denny Indrayana melakukan demonstrasi bersama beberapa rekannya di Federation Square, Melbourne, Australia, Selasa (4/7), bertepatan dengan kunjungan Presiden Jokowi ke Sydney. Salah satu tuntutan Denny, Presiden jangan cawe-cawe di Pilpres 2024.

"Kita bawa poster (spanduk) agak besar kita buat tulisannya 'Jokowi Don't Cawe-cawe and Stop Dynasty'.. Cawe-cawe Presiden Jokowi berbahaya. Bukan hanya untuk Pilpres 2024? Melanggar konstitusi, melanggar etika politik, itu harus kita suarakan dan sikapi kritis," kata Denny yang memakai kaus berwajah aktivis HAM Munir itu, ditayangkan di akun Facebook pribadinya.

Denny yang sekarang menetap di Melbourne ini berorasi seorang diri. Sementara dua orang rekannya memegang spanduk.

"Seharusnya Presiden Jokowi cawe-cawe di hal yang seharusnya dia lakukan. Mendorong percepatan RUU Perampasan Aset, beliau mengatakan ada di DPR. Presiden bisa dengan mudah mengakselerasi prosesnya agar cepat selesai," ujar bacaleg dari Partai Demokrat ini.

"Sementara cawe-cawe dalam UU KPK yang sayangnya melumpuhkan KPK. Presiden cawe cawe dalam membuat UU IKN, Jokowi cawe cawe dalam UU Minerba yang menguntungkan para penambang, oligarki tambang, nikel, batu bara," sambung eks Wamenkum ini.

Denny Indrayana bentangkan spanduk Jokowi don't cawe-cawe stop dynasty di Melbourne. Foto: Dok. Denny Indrayana

Denny menambahkan, Presiden Jokowi cawe-cawe dalam menerbitkan UU Ciptaker. Menurutnya, seharusnya Presiden bisa cawe-cawe dalam RUU Perampasan Aset.

RUU ini, lanjut dia, sangat dibutuhkan dalam sistem aturan, untuk pemberantasan korupsi. Namun, kata Denny, Presiden tidak melakukan itu.

"Atau Presiden bisa cawe-cawe menghentikan Moeldoko Gate, KSP Moeldoko sedang membegal, sedang mencopet {artai Demokrat. Melanggar prinsip organisasi, melanggar kebebasan berekspresi dan berserikat. Jokowi sangat punya otoritas untuk menghentikan KSP Moeldoko untuk berhenti mencopet membegal Partai Demokrat," Denny.

Keluarga Jokowi: Bobby, Gibran, dan Gibran dalam acara peluncuran gerai kuliner Foto: Ade Nurhaliza/kumparan

Soal Dinasti

Denny melanjutkan, seharusnya Presiden Jokowi bisa cawe-cawe untuk menghentikan dinasti keluarga Solo. Menghentikan keikutsertaan anak anaknya dalam politik.

"Putra Presiden Jokowi, Kaesang dan Gibran, sebenarnya sudah dilaporkan ke KPK oleh Ubaidillah Badrun. Di mana di situ ada dugaan tindak pidana korupsi," katanya.

"Modal yang disertakan dalam usaha anak-anak tersebut tidak akan diberikan kalau dia bukan anak Presiden. Ini trading influences atau minimal suaplah. Presiden bisa dengan mudah menghentikan itu. Menghentikan dinasti politiknya, menghentikan dinasti bisnisnya," sambung dia.

Presiden Joko Widodo bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese (kiri) dan Gubernur Jenderal Australia David Hurley (kanan) di Admiralty House, pada Selasa (4/7/2023). Foto: Laily Rachev/Biro Pers Sekretariat Presiden

Saat ini Presiden Jokowi sedang kunjungan kerja ke Sydney — 900 km dari Melbourne — dalam rangka Annual Leaders' Meeting. Agendanya untuk kerja sama investasi dan perdagangan. Oleh karena itu, Denny demonstrasi menuntut hal-hal tadi.

"Sebenarnya ini bukan hanya dinasti politik, Kaesang ada di Depok, Gibran sudah di Solo, menantunya sudah di Medan. Tapi ini juga dinasti bisnis, ini dugaan tindak pidana korupsi yang kasat mata. Yang ada di depan kita," ujar dia.

"Presiden Jokowi sedang di Sydney, kita melakukan demonstrasi damai ini di tengah Kota Melbourne ini dengan mengingatkan Jokowi don't cawe-cawe, stop dynasti. Jokowi jangan masuk menyebabkan Pemilu 2024 tidak jujur dan tidak adil. Stop dinasti politik dan bisnis anak-anaknya," tutupnya.