Denny Indrayana: PK Moeldoko Bisa Jegal Anies, Kalau Tak Setuju Jokowi Hentikan

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat meninjau proyek pembangunan Sirkuit Formula E di Ancol, Jakarta, Senin (25/4/2022). Foto: Rusman/Biro Pers Sekretariat Presiden

Guru besar hukum tata negara UGM, Denny Indrayana, menduga Presiden Jokowi punya sejumlah manuver untuk menggagalkan Anies Baswedan maju jadi capres 2024.

Salah satunya yakni membiarkan Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko melakukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) terkait Partai Demokrat.

Denny memandang sebagai kepala negara, seharusnya aksi Moeldoko bisa dihentikan Jokowi. Terlebih, ia menilai manuver Moeldoko berbahaya bagi kultur parpol.

"Contoh, bagaimana dengan keterlibatan lewat Pak Moeldoko untuk ambil alih Partai Demokrat. Kalau Pak Presiden nggak setuju, hentikan. Karena anak buah presiden. Jelas relasinya. Nggak bisa ada satu perampokan oleh staf kita tapi kita tidak katakan tidak setuju," kata Denny dalam diskusi Kedaikopi bertajuk OTW 2024: Adu Ampuh Rencana Istana VS Rencana Rakyat di Jakarta, Rabu (3/6).

Denny Indrayana dampingi perwakilan masyarakat Kalsel temui PBNU. Foto: Aprilandika Pratama/kumparan

"Tidak bisa katakan tidak setuju tapi tidak beri sanksi. Itu sama saja atasan biarkan itu terjadi. Pak Moeldoko kalau ditegur pasti tidak akan merusak. PK yang diajukan Moeldoko rusak kepartaian kita. Dan kalau berhasil, Anies tidak bisa dicalonkan presiden oleh Partai Demokrat. Apalagi kalau ada keterkaitan hakim agung," imbuh dia.

Selain itu, Denny memandang pertemuan Jokowi dengan ketum-ketum parpol koalisi pendukung pemerintah, Selasa (3/5) malam, adalah salah satu bukti manuver Jokowi untuk membentuk skenario Pilpres 2024. Ia menegaskan, Jokowi seharusnya netral.

"Berdasarkan fakta yang sudah saya confirm, Jokowi jadi wasit yang juga main. Pak Presiden juga bantah, tapi menurut saya presiden ikut. Bagaimana lahir koalisi besar dari silaturahmi PAN, dan pembicaraan yang tidak tercover media. Gimana usulkan bentuk KIB. Data-datanya bisa di-confirm. Dan ada upaya tidak loloskan Anies," ujar dia.

"Prinsip dasar. Penyelenggara pemilu tidak boleh berpihak, demikian presiden, TNI, Polri. Kalau wasit tidak laksanakan pertandingan dengan adil langgar konstitusi. Jadi presiden wajib netral, kalau tidak langgar konstitusi. Jokowi sebagai pribadi punya preferensi sah, kita hormati," ujar dia.