DEPENAS SBNI Gelar Diskusi Publik, Bahas Nilai Pancasila dalam Gerakan Buruh

Dewan Pengurus Nasional (DEPENAS) Serikat Buruh Nasional Indonesia (SBNI) menggelar diskusi publik bertema Pancasila di Depok, Jumat (30/9/2022). Foto: Dok. Istimewa

Menghadapi tantangan era revolusi industri 4.0 yang semakin maju dan berkembang, buruh dituntut dapat beradaptasi dengan mengembangkan soft skills, berpikir kreatif, berpikir kritis serta menanamkan nilai-nilai Pancasila.

Hal ini yang menjadi pembahasan dalam diskusi publik yang digelar Dewan Pengurus Nasional (DEPENAS) Serikat Buruh Nasional Indonesia (SBNI). Diskusi publik bertema “Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Gerakan Buruh Indonesia” ini digelar di Coffee Toffee Margonda Depok, Jumat (30/9).

Diskusi diisi sejumlah narasumber, yakni Prof. Yudhie Haryono selaku Direktur Nusantara Center, Ketua Umum Serikat Pegawai Surveyor Indonesia (SPASI) Andito, serta Ketua Umum SBNI Yusro Khazim. Kegiatan ini dihadiri DEPENAS SBNI, Buruh, dan Serikat Pekerja se-Jabodetabek.

Dewan Pengurus Nasional (DEPENAS) Serikat Buruh Nasional Indonesia (SBNI) menggelar diskusi publik bertema Pancasila di Depok, Jumat (30/9/2022). Foto: Dok. Istimewa

Ketua Umum Depenas SBNI M Yusro Khazim mengatakan, SBNI siap menjawab tantangan zaman melalui reorientasi gerakan buruh menuju digitalisasi industri. Penanaman nilai-nilai Pancasila dalam semangat buruh menjadi keharusan.

"SDM dipersiapkan bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman dan memperjuangkan cita-cita buruh yang besar seperti terlibat memiliki saham perusahaan tempatnya bekerja,” kata Yusro

Direktur Nusantara Center Prof. Yudhie Haryono menjelaskan, dengan adanya kepemilikan saham perusahan tempatnya bekerja, buruh akan mempunyai rasa memiliki terhadap perusahaan. Pada gilirannya nanti, akan memperjuangkan kesejahteraan bersama.

Yudhie juga merekomendasikan agar pendidikan formal dan informal bagi para buruh segera dihadirkan. Hal ini penting dalam pergerakan buruh.

"Maka, SBNI harus membuat Sekolah Perburuhan Nasional agar membuat solusi dari masalah yang ada, membuat kurikulum tentang perburuhan, agar paradigma negatif tentang buruh itu tidak ada," tegas Yudhie Haryono.

Sementara itu, pegiat perburuhan Adhi Darmawan merujuk survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS) bahwa masalah ketenagakerjaan menduduki peringkat tertinggi ke-2 di antara masalah lain, seperti kesehatan, kesejahteraan, dan pendidikan. Hal ini disebabkan minimnya lapangan pekerjaan di Indonesia.

"Masalah lapangan pekerjaan juga menjadi isu yang harus diselesaikan, dengan data 9 juta pekerja migran, menjelaskan bahwa lapangan kerja di Indonesia itu kurang luas, dan pada akhirnya kesejahteraannya menjadi masalah," ucap Adi.

Dewan Pengurus Nasional (DEPENAS) Serikat Buruh Nasional Indonesia (SBNI) menggelar diskusi publik bertema Pancasila di Depok, Jumat (30/9/2022). Foto: Dok. Istimewa

Ketua Umum SPASI Andito menyampaikan, dalam menjawab masalah ketenagakerjaan, perlu selaras dengan peningkatan kapasitas skill para buruh. Sebab, semakin intensifnya transformasi digital tentu akan berimplikasi terhadap peningkatan kebutuhan talenta di tanah air. Saat ini, secara rerata, buruh di tanah air didominasi pekerja di bidang manufaktur, pertanian, pertambangan, dan konstruksi.

“Sebelum COVID, hanya 12% pekerja yang masuk serikat pekerja atau buruh, karena itu solusinya adalah buruh atau serikat buruh harus move on dari pola pikir perubahan atau gerakan buruh yang konvensional seperti mobilisasi massa dan lain lain, solusinya upgrade kapasitas buruh,” ujar Andito.