Desa Inklusif Dimulai 2020 untuk Perlindungan Kelompok Rentan
PerbesarADVERTISEMENT
Kementerian Desa , Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bersama Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) menggelar Webinar bertajuk Desa Inklusif: Basis Solidaritas Bangsa.
ADVERTISEMENT
Dalam diskusi ini turut hadir Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Kagama Ganjar Pranowo. Dalam sambutannya, Ganjar mengajak semua pihak mendukung adanya percontohan desa inklusif.
Gubernur Jawa Tengah ini mengatakan, spirit solidaritas dan kesetaraan bisa dimulai dari desa dengan memberi ruang bagi kelompok-kelompok yang selama ini rentan dan terpinggirkan.
Menurut Ganjar, kelompok rentan dan marjinal umumnya adalah populasi yang tersembunyi karena belum terdata dengan akurat. Ia mencontohkan masih banyak keluarga yang menyembunyikan anaknya yang difabel dengan alasan malu.
“Itu tidak boleh lagi terjadi. Semua warga memiliki hak yang sama,” tegas Ganjar sembari mengajak seluruh anggota Kagama agar menjadi champion dalam percontohan desa inklusif.
Sementara itu, Sekjen Kemendes PDTT , Anwar Sanusi, menyatakan, pada tataran regulasi, penyelenggaraan desa yang inklusif telah dimandatkan melalui UU No 6 tahun 2014 yang mengatur tentang pentingnya perlindungan kelompok rentan dan marjinal di desa, seperti perempuan, lansia, anak, masyarakat adat, penghayat, difabel dan lain-lain.
ADVERTISEMENT
“Kita akan mulai tahun ini, dimulai dengan desa-desa percontohan yang bisa direplikasi oleh desa lain” ujar alumnus Fisipol UGM ini.
Sejalan dengan itu, Direktur Pelayanan Sosial Dasar Kemendes PDTT, Bito Wikantosa, mengatakan, pelaksanaan desa inklusif bisa ditempuh melalui tiga jalan yaitu; jalan kebudayaan, jalan demokrasi, dan jalan pembangunan partisipatif.
Jalan kebudayaan memastikan nilai-nilai inklusi sosial menjadi perspektif dan perilaku kolektif warga. Kemudian, jalan demokrasi memastikan perluasan partisipasi kelompok rentan dan marjinal. Terakhir, jalan pembangunan partisipatif memastikan keterlibatan kelompok tersebut dalam semua tahapan pembangunan dari perencanaan hingga evaluasi.
“Penggalian nilai-nilai tradisi sangat penting untuk mengembalikan semangat bela rasa sosial,” imbuh Bito.
Bito mengatakan, siasat bela rasa sosial ini diadopsi dari program peduli yang telah berhasil memfasilitasi lahirnya desa-desa inklusif.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Desa Mallari, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Andi Wahyuli, menceritakan penerapan inklusi di desanya yang dimulai dari pendataan. Ia mendatangi satu-per satu keluarga, memastikan semua warga telah terdata.
ADVERTISEMENT
Andi Wahyuli kemudian mengundang kelompok rentan hadir dalam pertemuan, mengidentifikasi kebutuhan dan hak yang harus diterima sebagaimana warga lainnya.
Andi Wahyuli juga mengalokasikan dana khusus untuk pelayanan yang inklusif, misalnya dengan merenovasi fasilitas umum menjadi mudah diakses kelompok difabel, program pelatihan bagi kelompok difabel, menyediakan lapangan pekerjaan, dan lain-lain.
“Ada warga kami, difabel, yang ketika kami didatangi dulu lari ketakutan, sekarang berhasil menjadi kader kesehatan”, kata Andi Wahyuli dengan bangga.
Sementara itu Sosiolog UGM, Arie Sujito, menjelaskan masih banyak praktik solidaritas yang bertahan di desa. Ia meminta masyarakat belajar dari praktik solidaritas tersebut untuk membangun karakter bangsa yang inklusif, membawa pesan keadilan, kesetaraan dan kemartabatan semua warga.
ADVERTISEMENT
“Praktik solidaritas sosial yang nyata itu ada di desa. Karakter bangsa yang inklusif harus dibangun dari bawah. Desa inklusif harus meluas,” terangnya..
Webinar ini diikuti 800 peserta yang berasal dari Aceh hingga Papua. Terselenggara atas kerja sama Kagama dan Kemendes PDTT dan didukung oleh UGM, pemerintah Australia, TAF dan kemitraan lainnya.
————-----------------------
Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona
