news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Desmond soal Iuran BPJS Kesehatan Naik: Bentuk Kebijakan Penguasa yang Putus Asa

16 Mei 2020 16:07 WIB
comment
6
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond Junaidi Mahesa saat menjawab pertanyaan wartawan Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond Junaidi Mahesa saat menjawab pertanyaan wartawan Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
ADVERTISEMENT
Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Desmond J Mahesa mengkritik pemerintah atas keputusan menaikkan iuran BPJS Kesehatan melalui Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020. Menurut Desmond, kebijakan Presiden Jokowi itu menunjukkan adanya kejenuhan dan putus asa dalam mengelola negara.
ADVERTISEMENT
"Pada akhirnya kami membaca bahwa kenekatan Presiden yang tetap menaikkan iuran BPJS melawan keputusan Mahkamah Agung (MA) merupakan suatu bentuk kebijakan penguasa yang sudah berputus asa," kata Desmond kepada kumparan, Sabtu (16/5).
Menurut Desmond, kebijakan itu semestinya tidak dilakukan pemerintah di tengah kondisi rakyat yang serba sulit akibat pandemi COVID-19.
"Kebijakan yang melanggar hukum itu seolah olah juga ingin memperlihatkan bahwa presiden mempunyai kekuasaan luar biasa di mana tidak ada kekuatan yang bisa menentangnya, sehingga ia bisa bertindak semau maunya," tegas Wakil Ketua Komisi III DPR ini.
Ilustrasi BPJS Kesehatan. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
Tetapi hakikatnya, menurut Desmond, hal ini justru memperlihatkan sosok pemimpin yang sebenarnya. Dia mengatakan, pemimpin saat ini tidak bisa merasakan kesusahan yang sedang dirasakan oleh rakyat yang sekarang sedang timpa bencana, dan pemimpin yang kehilangan simpati dan empatinya sehingga hilang rasa.
ADVERTISEMENT
"Pemimpin yang terang-terangan melanggar hukum tanpa ada rasa bersalah atau menyesali perbuatannya. Pada hal yang namanya pemimpin itu seharusnya menjadi tauladan bagi rakyatnya," jelas Desmond,
Dia melanjutkan, Presiden Jokowi seharusnya memberikan contoh kepada rakyatnya untuk taat dan tunduk pada konstitusi negara. Uniknya, kata Desmond, orang orang di sekitar penguasa sepertinya diam-diam saja menyaksikan itu semua, atau bahkan mungkin ada agenda untuk menjerumuskannya.
"Sosok seperti profesor Mahfud MD misalnya sesungguhnya bisa menjadi konsultan hukum bagi presiden untuk mengingat langkah-langkah presiden dalam menjalankan kebijakannya yang tidak sesuai dengan aturan atau norma yang ada. Tetapi kita tidak tahu mengapa hal itu tidak dilakukannya," tutur politikus Gerindra ini.
Dari sisi, menurut Desmond, kebijakan pemerintah ini menunjukkan tingkat kejenuhan yang tinggi dalam mengelola negara.
ADVERTISEMENT
"Presiden sendiri nampaknya saat ini sudah pada tahapan tingkat kejenuhan yang tinggi dalam mengelola negara. Utang yang bertambah terus, ekonomi yang melambat, banyaknya rakyat yang terkena PHK, serta pandemi virus corona yang tidak jelas kapan berakhirnya, barangkali telah membuat presiden lelah pikirannya," tutup Desmond.
(Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona)
***
Yuk! bantu donasi atasi dampak corona.