Dewan Guru Besar UMY Sampaikan Pesan Kebangsaan: Kawal Demokrasi yang Beradab

Civitas akademika Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) memberikan pernyataan sikap mengawal demokrasi Indonesia di kampus UMY, Bantul, D.I Yogyakarta, Sabtu (3/2/2024). Foto: Andreas Fitri Atmoko/ANTARA FOTO

Dewan Guru Besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menyampaikan pesan kebangsaan dan imbauan moral kepada seluruh penyelenggara negara. Pesan yang disampaikan UMY adalah tentang 'Mengawal Demokrasi Indonesia yang Berkeadaban".

Pernyataan sikap itu dilakukan di depan gedung AR Fachruddin Kampus UMY pada Sabtu (3/2) pagi, dan dibacakan oleh Prof Akif Khilmiyah, salah satu anggota Dewan Guru Besar UMY.

Naskah pernyataan sikap itu ditandatangani oleh Ketua Dewan Guru Besar UMY Prof. Dr. Sunyoto Usman dan Sekretaris Prof. Dr. Imamudin Yuliadi.

Civitas akademika Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) memberikan pernyataan sikap mengawal demokrasi Indonesia di kampus UMY, Bantul, D.I Yogyakarta, Sabtu (3/2/2024). Foto: Andreas Fitri Atmoko/ANTARA FOTO

Prof Akif menyampaikan dalam kurun waktu 1 tahun ini, eskalasi pelanggaran konstitusi dan hilangnya etika bernegara seperti tiada henti dan meningkat tanpa malu-malu lagi. Mulai dari KPK yang dikebiri, pejabat yang doyan korupsi, DPR yang tak berfungsi membela anak negeri dan sebagian hakim MK yang tidak punya etika dan harga diri.

"Puncak dari semua itu adalah dipasungnya hakim MK oleh ambisi penguasa negeri dan hilangnya etika dalam politik konstelasi menjelang Pemilu 2024 pada tanggal 14 Februari nanti," kata Prof Akif dalam keterangan tertulis yang diterima kumparan, Sabtu (3/2).

Para penguasa negeri ini, katanya, alih-alih memikirkan rakyat yang tereliminasi oleh kekuatan oligarki, malah mereka sibuk mengejar dan mempertahankan kekuasaan tak kenal henti oleh ambisi.

Menurutnya, kerapuhan fondasi bernegara ini hampir sempurna karena para penyelenggara negara seperti pemerintah, DPR dan peradilan gagal menunjukkan keteladanan mereka dalam menjaga kepatuhan kepada prinsip-prinsip konstitusi dan etika bernegara yang harusnya ditaati dengan sepenuh hati.

"Sebagai negara demokrasi dan berdasarkan konstitusi, maka seharusnya para penyelenggara negara di Indonesia menjadi teladan utama dalam menegakkan prinsip-prinsip konstitusi dan memberi contoh dalam menegakkan etika bernegara yang baik bagi warga negara," ucapnya.

Civitas akademika Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) memberikan pernyataan sikap mengawal demokrasi Indonesia di kampus UMY, Bantul, D.I Yogyakarta, Sabtu (3/2/2024). Foto: Andreas Fitri Atmoko/ANTARA FOTO

Prof Akif mengatakan, keteladanan para penyelenggara negara adalah kunci keberhasilan sebuah negara dalam mencapai tujuan negara dan cita-cita bangsa Indonesia. Oleh karena itu, segenap penyelenggara negara seharusnya menunjukkan contoh dalam kepatuhan kepada prinsip-prinsip konstitusi dan bagaimana menjalankan etika dalam bernegara.

"Tanpa keteladanan para penyelenggara negara, maka Indonesia akan berada di ambang pintu menjadi negara gagal," katanya.

Rakyat sebagai pemilik kedaulatan sesungguhnya, harus bergerak untuk mengingatkan segenap penyelenggara negara agar mereka mematuhi konstitusi dan merawat demokrasi Indonesia," imbuhnya.

Berikut pernyataan sikap Guru Besar dan Civitas Academica UMY:

1. Mendesak Presiden RI menjalankan kewajiban konstitusionalnya sebagai penyelenggara negara untuk mewujudkan pelaksanaan Pemilu 2024 yang jujur dan adil. Penggunaan fasilitas negara dengan segenap kewenangan yang dimiliki merupakan pelanggaran konstitusi yang serius.

2. Menuntut para aparat hukum (polisi dan kejaksaan) dan birokrasi untuk bersikap netral dalam kontestasi Pemilu 2024 demi terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil.

3. Menuntut KPU, Bawaslu, DKPP serta organ yang berada di bawahnya agar bersikap independen demi terlaksananya Pemilu 2024 yang jujur dan adil. 4. Mendesak partai politik untuk menghentikan praktik politik uang dan penyalahgunaan kekuasaan dalam kontestasi Pemilu 2024 dan mengedepankan politik gagasan dan edukasi politik yang mencerdaskan rakyat.

5. Menuntut lembaga peradilan (Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya, Mahkamah Konstitusi) agar bersikap independen dan imparsial dalam menangani berbagai sengketa dan pelanggaran selama proses Pemilu 2024.

6. Mengimbau seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan Pemilu 2024 agar bermartabat, jujur dan adil sehingga menghasilkan pemimpin yang visioner dan berani menegakkan prinsip prinsip konstitusi.

Atas nama Seluruh Civitas Akademika UMY

Dewan Guru Besar UMY