Dewan Kehutanan Nasional Akan Kawal KLHK, Perbanyak Diskusi dan Libatkan Warga

Dewan Kehutanan Nasional (DKN) meminta seluruh anggota kembali menguatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) lewat pengelolaan kehutanan dan lingkungan hidup. DKN merupakan mitra strategis KLHK yang terdiri dari kamar pemerintah, masyarakat, LSM, bisnis dan akademisi.
"Saya berharap ke depan DKN dapat berkontribusi memberikan saran dan masukan dalam perumusan kebijakan pemerintah utamanya di KLHK," ujar Ketua Presidium DKN, Bambang Hendroyono, dalam silaturahmi virtual anggota dan pengurus DKN tahun 2020 ini, Sabtu (13/6).
"Keberadaan DKN dikukuhkan dalam keputusan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, karena DKN ini adalah mitra kerja strategis KLHK," tuturnya.
Bambang memastikan keberadaan kamar masyarakat dan kamar LSM akan dioptimalkan. Selain itu, DKM juga akan bersinergi dengan pemerintah, bisnis dan akademisi.
Bambang juga meminta seluruh anggota mendengarkan keinginan masyarakat untuk memberi masukan ke pemerintah soal perumusan kebijakan.
"Dari tapaklah peran DKN ini, dengarkanlah suara-suara mereka, dengarkanlah apa yang dihadapi mereka di lapangan, dengarkanlah perwakilan-perwakilan mereka. Karena kalau dari pengalaman saya, jika tidak berasal dari tapak masyarakat, sulit bagi DKN untuk memposisikan masukan-masukan strategis," jelas Bambang.
Bambang berpesan agar penguatan kelembagaan DKN dilakukan melalui penguatan DKN dan DKD di provinsi. Di samping itu, DKN juga harus aktif melibatkan masyarakat dalam diskusi isu kehutanan dan lingkungan hidup.
Program kerja DKN juga diharapkan tidak terlalu banyak, namun fokus dan memiliki benang merah dengan kebijakan pemerintah.
"Saya berharap ke depan, apa pun yang ada di lapangan yang kita lihat dan rasakan, kita diskusikan di DKN, agar bisa menjadi jembatan emas untuk semua pihak," imbuhnya.
DKN saat ini memiliki beberapa program untuk mendukung kebijakan pemerintah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Antara lain, program-program persoalan tata kelola kehutanan, penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), percepatan perhutanan sosial dan pemberdayaan masyarakat, termasuk penyelesaian konflik di dalamnya, kontribusi NDC dalam pengendalian perubahan iklim, serta revitalisasi bisnis kehutanan.
Halal Bi halal DKN ini dihadiri oleh wakil ketua, ketua kamar, ketua komisi dan perwakilan anggota DKN dan DKD di seluruh Indonesia.
---
Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona. Yuk! bantu donasi atasi dampak corona.
