Dewan Kolonel vs Dewan Kopral, Babak Baru Persaingan Puan dan Ganjar

Ketua DPP PDIP Puan Maharani saat memberikan arahan langsung kepada ribuan kader PDIP Jawa Tengah di Kota Semarang. Foto: Dok. Istimewa

Internal PDIP menuai sorotan jelang Pemilu 2024. Pemicunya akibat dibentuknya Dewan Kolonel hingga Dewan Kopral.

Dewan Kolonel’ merupakan sebuah gerakan yang dibentuk anggota Fraksi PDIP DPR bertujuan mendorong Puan Maharani di Pilpres 2024.

Anggota DPR Fraksi PDIP Trimedya Panjaitan mengatakan, ide pembentukan Dewan Kolonel digagas oleh anggota fraksi PDIP Johan Budi. Ide itu disampaikan Johan usai rapat fraksi langsung bersama Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

"Iya abis rapat ada pengarahan, Mbak Puan, kan, pembina fraksi dan cuma saat Mbak Puan saja. Kemudian masuk ruang pimpinan fraksi, Johan Budi bilang, 'Kita loyalis Mbak harus buat sesuatu, Dewan Kolonel. Kita tunjukkan bahwa kita loyalis Mbak'," kata Trimedya/

Sedangkan Kopral dibentuk oleh simpatisan Ganjar. Ketua Relawan Ganjar Pranowo Mania Immanuel Ebenezer menyebut, gerakan itu untuk menandingi Dewan Kolonel.

Eben mengatakan, gagasan membentuk Dewan Kopral muncul karena pihaknya merasa tertantang dengan lahirnya Dewan Kolonel. Mereka juga akan segera melakukan deklarasi di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat.

"Ide [Dewan Kopral] itu terlontar ketika merasa tertantang ada Dewan Kolonel. Relawan Ganjar isinya, pendukung Ganjar. Membuat Dewan Kopral. Target secepatnya, mungkin akan deklarasi Jatim, Jateng, dan Jabar. Sedang merumuskan bersama untuk lakukan deklarasi," kata Eben.

Eben yang juga Ketum Jokowi Mania itu menuturkan, Dewan Kopral dibentuk dalam rangka memikat hati rakyat untuk mendukung Gubernur Jawa Tengah itu sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Sekolah Partai PDIP Jakarta, Kamis (22/9). Foto: Ainun Nabila/kumparan

Dewan Kolonel Tak Ada di AD/ART, Kader Harus Disiplin!

Sekjen PDIP Hasto Kristianto menegaskan pembentukan ‘Dewan Kolonel’ untuk mendukung Ketua DPP PDIP Puan Maharani hanya guyonan politik. Ia menyebut perkumpulan tersebut tidak sesuai dengan AD/ART partai.

“Tidak ada yang namanya ‘Dewan Kolonel’ karena hal tersebut juga tidak sesuai AD/ART,” ucap Hasti.

Hasto menyebut akan segera memberi tahu Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto terkait tugas dan fungsi legislasi. Pasalnya, Dewan Kolonel sudah menjadi sorotan publik usai diungkap sejumlah anggota fraksi di DPR.

“Saya memberi tahu kepada Pak Utut selaku ketua fraksi bahwa Fraksi PDIP tugas utamanya adalah sebagai DPP partai di dalam memperjuangkan seluruh ideologi dan platform partai fungsi legislasi dan pengawasan,” ujarnya.

Megawati Soekarnoputri memberi pengarahan kepada para kader partai, Kamis (22/9). Foto: Dok. PDIP

Hasto mengungkap Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri juga kaget saat mengetahui adanya ‘Dewan Kolonel’. Ia menyampaikan, Megawati telah mengingatkan agar kader disiplin dan berpolitik dengan melihat konteks.

"Seluruh kader agar berdisiplin apalagi terkait dengan capres dan cawapres yang dinamikanya sangat kuat dan diingatkan oleh Bu Ketum berpolitik harus melihat konteks," tuturnya.

“Konteks saat ini adalah partai turun ke bawah membantu rakyat membangun harapan rakyat, apalagi dalam situasi yang belum pulih akibat pandemi. Kemudian disusul kebijakan yang terpaksa harus diambil berupa kenaikan BBM. Jadi fokus kader partai di situ,” kata Hasto.

Puan Maharani dan Ganjar Pranowo. Foto: kumparan

Hasto soal Puan Vs Ganjar: Di Satu Keluarga Ada Dinamika itu Biasa

Hasto memberikan tanggapannya terhadap isu kerenggangan hubungan antara Puan dan Ganjar. Keduanya merupakan kandidat capres dari PDIP.

Hasto menampik adanya kerenggangan hubungan antara Puan dengan Ganjar. Dia menilai hal tersebut merupakan dinamika biasa.

“Panas dingin kan enggak ada. Bahwa dalam suatu keluarga ada dinamika, jangankan di dalam DPP, ada dinamika. Kemudian itu suatu hal biasa,” ujar Hasto.

Menurutnya, dinamika yang terjadi di dalam partainya menandakan terjadinya praktik demokrasi.

“Melekat nama partai demokrasi Indonesia di dalam dinamika itu orientasinya kepada bangsa negara,” kata Hasto.

Anggota MKD Junimart Girsang. Foto: M Agung Rajasa/Antara Foto

Dewan Kolonel Jalan Terus Sosialisasikan Puan

Wakil Ketua Komisi II DPR RI sekaligus politikus PDIP, Junimart Girsang, menjelaskan pembentukan Dewan Kolonel tidak ada sangkut pautnya dengan partai.

Hal itu murni dari keinginan sejumlah anggota DPR Fraksi PDIP yang ingin mendukung Puan Maharani di Pemilu 2024.

"Loh? Ini [Dewan Kolonel] kan bukan menyangkut partai. Ini kan suara dari kami, anggota DPR yang sering kumpul di ruang pimpinan fraksi, sambil menunggu sidang-sidang di komisi. Kan begitu," kata Junimart.

Junimart menyebut, Dewan Kolonel akan tetap sosialisasikan Puan ke daerah pemilihan sebagai bakal calon presiden.

"Ya tentu kita bahas tentang sosialisasi dong, bagaimana caranya supaya makin mengakar. Kan begitu. Ya kan?" tuturnya.

"Nyeletuk dari masyarakat. Pak, siapa presiden kita nanti? Ganti Pak Jokowi? Saya tanya, menurut Ibu siapa? Ya kami tanya Bapak, kami mana tahu. Kalau saya pribadi ditanya, Ibu Puan Maharani. Bagaimana saya bilang? Setuju? Apa saya salah di situ? Kan nggak juga," imbuh politikus asal Sumut itu.

Junimart mengatakan dasar dari pembentukan Dewan Kolonel, berawal dari keinginan dan semangat sejumlah anggota DPR Fraksi PDIP yang menginginkan Puan Maharani sebagai presiden, sambil menunggu keputusan dari ketua umum PDIP, Megawati.

Ganjar Hadiri Rapat Koordinasi Kepala Daerah PDIP, di Sekolah Partai PDIP, Kamis (22/9). Foto: Dok. Humas PDIP

Dewan Kopral Cuma Candaan, Penentuan Capres Urusan Ketum

Ganjar Pranowo merespons munculnya Dewan Kopral. Ganjar menyebut, gerakan itu hanya candaan.

"Saya minta semuanya bisa menahan diri. Tadi Pak Sekjen sudah menyampaikan bahwa ini hanya candaan-candaan, jadi publik tidak perlu merespons ya," ujar Ganjar.

"Iya (cuma) canda-candaan," tegasnya.

Pada kesempatan ini Ganjar juga menjelaskan terkait keikutsertaan dirinya pada Pilpres 2024 mendatang. Ia menyebut bahwa keputusan pencalonan Presiden merupakan hal Ketua Umum dan akan ditentukan oleh partai.

"Toh kalau penentuan soal copras-capres copras-capres di PDIP Perjuangan itu kan urusan ketua umum, kedua yang menentukan juga partai," jelasnya.

Bila nantinya telah capres dari PDIP telah diumumkan, Ganjar menilai relawan dari kubu siapa pun selama masih dari partai yang sama dapat berkolaborasi. Ia juga mengingatkan selama belum diputuskan, masyarakat dapat menahan diri.

"Kalau (sudah) ditentukan saya kira semua relawan dari pendukung siapa pun bisa kolaborasi. Tahan diri, edukasi publik, agar semuanya demokrasinya semakin dewasa," ucap dia.

Ketua DPP PDIP Puan Maharani melambaikan tangan usai melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Minggu (4/9). Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Puan Respons 'Dewan Kolonel'

Puan Maharani merespons pembentukan 'Dewan Kolonel' yang digagas sejumlah anggota fraksi PDIP untuk mendukung dirinya sebagai capres 2024. Puan mengatakan tak ada yang salah dari inisiatif yang dibentuk sejumlah anggota fraksi PDIP.

“Inisiatif ini sah-sah saja selama dibangun dengan didasari semangat gotong royong,” kata Puan.

Puan menyebut, dirinya telah mendengar usulan pembuatan Dewan Kolonel. Ia menyinggung instruksi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta seluruh kader mempersiapkan diri menghadapi Pemilu 2024.

“Instruksi dari Bu Ketum adalah semua kader, simpatisan, struktural partai harus mempersiapkan diri untuk menyongsong tahun 2024. Turun ke lapangan, turun ke bawah untuk bertemu dengan rakyat,” ungkap mantan Menko PMK itu.

Puan menyatakan tugas Dewan Kolonel itu merupakan inisiatif anggota fraksi, bukan arahan darinya.

“Itu, kan, inisiatif dari mereka, namun sebenarnya, kan, bagaimana kita bisa bergotong-royong dalam menjalankan tugas-tugas kepartaian, tugas-tugas fraksi untuk mensosialisasikan semua program ke lapangan,” jelas Puan.

Lebih lanjut, Puan menambahkan setiap bentuk kegiatan yang dilakukan kader harus membuahkan hasil positif untuk internal PDIP. Puan kembali berpesan agar semua kader PDIP mengedepankan prinsip gotong royong.

Megawati Soekarnoputri memberi pengarahan kepada para kader partai, Kamis (22/9). Foto: Dok. PDIP

Megawati Tegaskan Dewan Kolonel dan Dewan Kopral Tidak Ada

Setelah memicu polemik, Hasto Kristiyanto menegaskan baik Dewan Kolonel atau Dewan Kopral tidak ada dan tidak diatur dalam AD/ART partai.

"Itu sudah selesai, kemarin sudah saya tegaskan itu tidak diatur dalam AD/ART partai," ujar Hasto.

"Jadi arahan Ibu Ketua Umum (Megawati) juga sangat tegas, tadi juga diingatkan oleh Ibu Ketua Umum, ya, itu tidak ada," tambahnya.

Hasto menjelaskan, memang ungkapan Dewan Kolonel dan Dewan Kopral sebagai bentuk pendukung ini sempat ramai dibahas kader partainya. Menurut Hasto, perbedaan dukungan sesaat adalah hal yang wajar dalam dinamika internal partai politik.

"Tadi pas makan siang ramai (dibahas), terus makan malam meriah. (Ini) menunjukkan dinamika di internal partai penuh semangat gotong royong. Membantu yang lemah itu dinamika di internal," ujar Hasto.

Hasto menegaskan, kini kader partainya telah kembali solid setelah Megawati memberikan arahan.

"Sangat solid, begitu Ibu Ketum A, kita tegak lurus A," tegas Hasto.

Hasto mengaku tak ambil pusing dengan dua dewan ini. Menurutnya, kehadiran dua dewan itu hanyalah guyonan politik.