Dewan Majelis Desak Muktamar Imbas PPP Tak Lolos Senayan, ini Kata Sandi

Menparekraf Sandiaga Uno saat ditemui usai Gala Premiere film 'Lafran', di Epicentrum XXI, Jakarta Selatan, Minggu (16/6/2024). Foto: Fadhil Pramudya/kumparan

Politikus PPP, Sandiaga Uno, angkat bicara usai Dewan Majelis mendesak PPP menggelar muktamar imbas gagal melenggang ke Senayan.

Ia menyebut, evaluasi harus disampaikan di forum yang tepat.

"Saya lihat bahwa kita harus taat berorganisasi melalui koridor-koridor hukum, ya. Jadi, kan, ada periodesasinya, dan kalau misalnya memang evaluasi itu harusnya disampaikan di forum yang tepat," ujar Sandi saat ditemui usai Gala Premiere film 'Lafran' di Epicentrum XXI, Jakarta Selatan, Minggu (16/6).

Sandi pun meminta agar tetap mendukung para pimpinan saat ini sembari menyiapkan forum yang tepat untuk evaluasi itu.

"Dan mungkin kita jangan berkonflik sekarang. Tata ulang, siapkan sesuai dengan waktu yang nanti akan dijalankan, terutama kita beri dukungan kepada pimpinan yang sekarang, sembari kita menyiapkan nanti untuk forum yang tepat," pungkas dia.

Sebelumnya, jajaran Ketua Majelis PPP menuliskan surat yang mengungkapkan keprihatinan terhadap partai pasca Pemilu 2024. Isinya, mendesak PPP segera menggelar Muktamar buntut tidak lolos Senayan pada Pileg 2024.

Surat itu ditandatangani oleh Ketua Majelis Kehormatan Drs. H. Zarkasih Nur, Ketua Majelis Pakar Prof. Prijono Tjiptohrijanto, Ketua Majelis Syariah KH. Mustofa Aqil Siroj, dan Ketua Majelis Pertimbangan Ir. H. Muhammad Romahurmuziy.

Bappilu PPP Sandiaga Salahuddin Uno di acara Silaturahmi dan Pemantapan Caleg DPR RI PPP di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (11/11/2023). Foto: Hedi/kumparan

Keabsahan surat ini dikonfirmasi oleh Prijono. Ia menyebut surat tersebut dikirim sebelum Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PPP di bulan Juni.

Para ketua majelis mengungkapkan keprihatinan mereka terhadap pengurus harian DPP PPP yang hingga kini belum memberikan klarifikasi atau permohonan maaf terkait kegagalan tersebut. Bahkan surat itu sudah ditulis pada Mei 2023.

Untuk menjaga stabilitas internal partai hingga pelaksanaan Muktamar, para ketua majelis mendesak agar tidak ada pemecatan, penggantian, atau perubahan fungsionaris di berbagai tingkatan partai.

Ilustrasi DPP PPP, Senin (10/7/2023). Foto: Fitra Andrianto/kumparan

Selain itu, mereka juga menekankan perlunya segera menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) untuk menentukan sikap partai terhadap pemerintahan mendatang dan membahas hal-hal strategis lainnya.

Lebih lanjut, para ketua majelis mencatat perolehan suara PPP di tingkat daerah lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat nasional. Mereka menganggap bahwa forum yang tepat untuk melakukan evaluasi ini adalah muktamar, yang diharapkan dapat dilaksanakan selambat-lambatnya tiga bulan setelah surat diterima.

Namun, Prijono mengkonfirmasi bahwa hingga kini belum ada jawaban resmi terkait pelaksanaan Muktamar itu.