Dewan Pakar Evaluasi Hasil Munas, Airlangga Berpotensi Digantikan

kumparanNEWSverified-green

·waktu baca 2 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
3
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Minggu (4/6).  Foto: Zamachsyari/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Minggu (4/6). Foto: Zamachsyari/kumparan

Dewan Pakar Partai Golkar menggelar rapat di kediaman Ketua Dewan Pakar Agung Laksono di kawasan Cipinang, Jakarta, Minggu (9/7) malam. Rapat itu diketahui digelar untuk mengevaluasi hasil Musyawarah Nasional 2019 Partai Golkar yang isinya mendukung Airlangga sebagai calon presiden 2024.

Menurut Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam, ada potensi pergantian ketua umum apabila Dewan Pakar bersepakat mengevaluasi dan mengubah hasil Munas 2019.

Namun demikian, untuk mengubah keputusan tersebut harus melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub, dan di situ nantinya posisi Airlangga sebagai ketum berpeluang untuk dibicarakan ulang.

"Ya apabila keputusan Munas itu bukan Airlangga jadi calon presiden, berarti harus Munaslub kan, karena harus mengubah keputusannya," kata Ridwan kepada wartawan, Senin (10/7).

Ridwan menegaskan, Munaslub nantinya mengutamakan pengubahan hasil Munas 2019 sesuai hasil evaluasi Dewan Pakar. Tetapi di luar itu, tentu terbuka opsi mencari pengganti Airlangga, menyusul direvisinya hasil Munas 2019.

"Tapi berpeluang juga karena Munaslub maka pergantian ketua umum bisa mengarah ke sana, tergantung pemilik suara, kita kan bukan pemilik suara,"

- Ridwan Hisjam.

Ridwan menjelaskan alasan evaluasi karena arah pencapresan Golkar saat ini belum jelas usai musyawarah nasional partai pada 2019 memutuskan Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai calon presiden. Padahal, kata dia, keputusan itu keluar empat tahun lalu.

“Sampai hari ini belum menunjukkan tanda-tanda ke mana arah DPP Partai Golkar. Padahal sudah hampir 4 tahun ya. Bulan Desember ini sudah empat tahun, tapi kejelasan DPP Golkar terhadap keputusan Munas belum kelihatan,” kata Ridwan saat dihubungi, dikutip Senin (10/7).