Dewas KPK Gelar Sidang Etik Komjen Firli Bahuri soal Heli Akhir Agustus 2020

Ketua KPK Firli Bahuri menggelar konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/1). Foto: Nugroho Sejati/kumparan

Dewas KPK memastikan pemeriksaan laporan dugaan pelanggaran etik Komjen Firli Bahuri masih berjalan. Bahkan, dalam waktu dekat, sidang etik segera digelar.

"Sudah ada tanggal dan jadwal sidang," kata anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris kepada wartawan, Rabu (19/8).

"Ketua Dewas sudah jelaskan akan ada sidang etik pada pekan terakhir Agustus ini," imbuhnya.

Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Syamsuddin Haris. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Firli Bahuri dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) pada 24 Juni 2020. Laporan terkait dugaan penggunaan helikopter mewah oleh mantan Kapolda Sumatera Selatan itu.

Bila merujuk pada alur pemeriksaan kode etik yang disusun Dewas KPK, suatu laporan akan dibawa ke persidangan bila dinilai cukup bukti. Hal itu termuat dalam Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Persidangan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.

Alur Pemeriksaan Etik Pegawai KPK

Setiap laporan terkait Pegawai KPK (termasuk Dewas dan Pimpinan) akan melalui proses akan diklarifikasi terlebih dulu. Dewas KPK kemudian memeriksa Laporan Hasil Klarifikasi dalam Rapat Pleno secara tertutup.

Dalam Rapat Pleno, Dewas akan menentukan tindak lanjut laporan itu, diteruskan atau dihentikan. Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah dan mufakat. Namun bila tak tercapai, maka dilakukan voting.

Bila tidak cukup bukti, Dewas akan memberitahukan hal tersebut kepada Pelapor dengan tembusan kepada atasan langsung Terlapor. Bila bukti mencukupi, laporan dibawa ke pemeriksaan di sidang etik. Status Terlapor akan menjadi Terperiksa.

Bila laporan dinyatakan masuk dalam pemeriksaan sidang etik, Dewas akan membentuk Majelis. Terdiri dari Ketua dan Anggota Majelis.

Untuk laporan pelanggaran yang diduga dilakukan Pegawai atau Pimpinan KPK, Majelis diisi oleh Dewas. Jumlahnya harus ganjil, antara tiga atau lima.

Majelis akan menentukan hari persidangan. Terperiksa akan dipanggil melalui surat atau surat elektronik selambat-lambatnya 3 hari kerja sebelum sidang.

Sidang dilakukan seperti sidang pada umumnya. Majelis bisa menghadirkan Saksi dan/atau Pelapor untuk diperiksa.

Terperiksa diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan secara tertulis atau lisan. Putusan akan diambil Majelis setelah Terperiksa mengajukan pembelaan.

Sidang paling lama berlangsung selama 60 hari kerja. Sidang dilakukan tertutup, kecuali saat pembacaan vonis.

Vonis diambil melalui musyawarah yang harus diambil secara pemufakatan bulat.

Ketua KPK Komjen Firli Bahuri di dalam sebuah helikopter. Foto: Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI)

Bila tetap tidak didapat, maka voting dilakukan. Bila tetap tidak didapatkan hasilnya, maka diambil putusan yang paling menguntungkan Terperiksa.

Bila pelanggaran kode etik dinilai tak terbukti, Terperiksa diputus bebas. Amar putusan pun harus memuat pemulihan nama baik yang bunyinya, 'memulihkan hak terperiksa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya'.

Bila pelanggaran kode etik dinilai terbukti, maka Terperiksa diputus bersalah dan dijatuhi sanksi. Putusan Majelis atau MKKE bersifat final dan mengikat.

Bila Terperiksa ialah Pimpinan KPK, eksekusi putusan dilakukan oleh Dewas.