Dewas KPK 'Jilid II' Terima 5 Aduan Pelanggaran Etik: Banyak yang Salah Alamat

Dewas KPK usai mengecek Rumah Penyimpanan Barang Rampasan KPK di Cawang, Jaktim pada Kamis (27/2/2025). Foto: Abid Raihan/kumparan

Dewan Pengawas (Dewas) KPK 'Jilid II' sudah menerima lima laporan dugaan pelanggaran etik pegawai lembaga antirasuah. Jumlah laporan ini dihimpun sejak dilantik pada akhir Desember 2024 lalu.

"Periode kami ini masuk yang menyangkut etik kalau tidak salah ada 4 atau 5. Saya lupa pastinya ya nggak banyak," kata Ketua Dewas KPK, Benny Mamoto, di Rupbasan KPK, Cawang, Jakarta Timur, Kamis (27/2).

Benny mengungkapkan, pihaknya akan memproses aduan yang telah diterima itu secara maksimal.

Selain laporan dugaan pelanggaran etik itu, Dewas KPK juga menerima banyak aduan lain. Tapi aduan itu ternyata 'salah alamat', karena bukan kewenangan Dewas untuk mengusutnya.

"Banyak memang aduan yang salah alamat. Kami langsung edukasi melalui jawaban kami bahwa yang diadukan tidak menjadi kewenangan dari Dewas," ungkap dia.

Salah satu laporan yang disampaikan ke Dewas KPK berasal dari kubu Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Laporan itu terkait dugaan pelanggaran etik penyidik KPK, Rossa Purbo Bekti.

Calon anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK Benny Jozua Mamoto mengikuti uji kelayakan dan kepatutan dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2024). Foto: Galih Pradipta/ANTARA FOTO

Benny menjelaskan, laporan tersebut masih dalam proses. Ia masih enggan menjelaskannya lebih lanjut.

"Sedang dalam proses. Tentunya tidak pas ketika kami mendahului hasilnya. Nanti akan disampaikan," tutur eks Ketua Harian Kompolnas ini.

Sebelumnya, penyidik KPK Rossa Purbo Bekti telah dilaporkan ke Dewas KPK terkait dugaan intimidasi saksi. Pelaporan itu dilayangkan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, lewat kuasa hukumnya, Johannes Tobing, pada Rabu (19/2).

Johannes menyebut ada proses penyidikan yang dilakukan tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).

"Kami terus dalam rangka untuk memberikan penegakan hukum yang berkeadilan terhadap adanya dugaan pelanggaran SOP yang dilakukan oleh para penyidik KPK. Jadi, kami melaporkan Saudara Rossa Purbo Bekti," ujar Johannes kepada wartawan di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Rabu (19/2) lalu.

Adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh Rossa saat melakukan pemeriksaan terhadap salah satu saksi, yakni mantan anggota Bawaslu RI Agustiani Tio Fridelina.