Dewas Masih Proses Laporan Hasto soal Dugaan Penyidik KPK Intimidasi Saksi

Komisioner Dewas KPK Benny Jozua Mamoto menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Jumat (21/2/2025). Foto: Fadhil Pramudya/kumparan

Dewan Pengawas (Dewas) KPK tengah memproses laporan dari kubu Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, terkait dugaan intimidasi penyidik KPK. Penyidik yang dilaporkan yakni Rossa Purbo Bekti, kasatgas yang menangani kasus Hasto.

"Betul bahwa kami sudah menerima laporan itu dan saat ini sedang dalam proses. Ada beberapa tahapan yang kami lakukan sesuai dengan SOP. Dalam hal menerima aduan, kami ada SOP-nya," kata anggota Dewas KPK Benny Jozua Mamoto kepada wartawan, di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Jumat (21/2).

Tahapan itu, kata dia, yakni melakukan pengumpulan data dan informasi, meminta tambahan informasi, dan meminta klarifikasi para pihak.

"Setelah itu, barulah nanti dibuat laporan hasil analisa. Untuk nanti di situ ada kesimpulan dan rekomendasi," jelasnya.

Benny Mamoto menyebut, laporan itu tetap dilanjutkan meski penyidik telah melakukan penahanan terhadap Hasto.

"Jadi kami menerima aduan tentang ketidakprofesionalan dari penyidik, itulah yang sedang kami proses. Dan nanti dari hasil itu akan ada analisanya, kesimpulannya, dan rekomendasinya," ujar dia.

"Kami dari Dewas tidak punya kewenangan untuk itu [menyetop laporan Hasto meski ditahan]," bebernya.

Menurutnya, penahanan terhadap Hasto merupakan kewenangan sepenuhnya yang dimiliki penyidik. Sementara, pihaknya berfokus pada laporan terkait dugaan pelanggaran etik.

"Ya, itu [penahanan Hasto] kewenangan penyidik. Kami hanya menangani aduan yang menyangkut dugaan terjadinya pelanggaran etik ataupun ketidakprofesionalan," ucap dia.

"Di laporan, kan, sudah disampaikan bagaimana sikap perilaku penyidik yang dinilai tidak profesional. Kemudian beberapa hal yang sudah disampaikan di media juga sudah ada. Itulah yang kami klarifikasi," imbuhnya.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto berjalan menuju ruang konferensi pers penahanan tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (20/2/2025). Foto: Fauzan/ANTARA FOTO

Sebelumnya, penyidik KPK Rossa Purbo Bekti telah dilaporkan ke Dewas KPK terkait dugaan intimidasi saksi. Pelaporan itu dilayangkan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, lewat kuasa hukumnya, Johannes Tobing, pada Rabu (19/2).

Johannes menyebut ada proses penyidikan yang dilakukan tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).

"Kami terus dalam rangka untuk memberikan penegakan hukum yang berkeadilan terhadap adanya dugaan pelanggaran SOP yang dilakukan oleh para penyidik KPK. Jadi, kami melaporkan Saudara Rossa Purbo Bekti," ujar Johannes kepada wartawan di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Rabu (19/2) lalu.

Adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh Rossa saat melakukan pemeriksaan terhadap salah satu saksi, yakni mantan anggota Bawaslu RI Agustiani Tio Fridelina.

Dugaan intimidasi itu juga terungkap lewat kesaksian Tio saat dihadirkan dalam sidang gugatan praperadilan Hasto melawan KPK, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (7/2) lalu.

"Teman-teman media, kan, sudah lihat bagaimana persidangan praperadilan minggu yang lalu. Bagaimana Saudara Tio itu mengalami intimidasi, penekanan, pemaksaan," tutur dia.

"Saudara Tio itu didatangi seseorang, bertemu di luar, diajak diberikan sesuatu janji dengan uang iming-iming Rp 2 miliar, dalam rangka supaya mengikuti arahan, nanti untuk besoknya Saudara Tio diperiksa di KPK," lanjutnya.

Ia enggan membeberkan lebih lanjut terkait pihak yang disebut menemui Tio tersebut. Johannes hanya menyebut bahwa orang itu meminta Tio agar mengikuti arahan saat diperiksa oleh penyidik.

Mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio menghadiri pemeriksaan penyidik KPK terkait kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) yang melibatkan buron politikus PDIP, Harun Masiku, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (8/1/2025). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Adapun Tio disebut sempat dijanjikan uang Rp 2 miliar agar menjalankan permintaan tersebut. Akan tetapi, kata dia, iming-iming itu ditolak oleh Tio.

Ia pun berharap laporan tersebut dapat ditindaklanjuti oleh Dewas KPK. Pasalnya, lanjut dia, laporan yang sebelumnya sempat dilayangkan ke Dewas KPK justru tidak digubris.

"Jadi, ini kami mohon, ini surat yang ketiga, kami berharap pimpinan Dewas KPK untuk memeriksa surat kami dan memanggil orang-orang yang sudah kami laporkan ini," pungkasnya.

Saat ini Hasto telah resmi ditahan oleh KPK. Ia ditahan usai diperiksa sebagai tersangka dalam dua perkara, yakni dugaan suap komisioner KPU RI dan dugaan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku.

Hasto sempat mengajukan praperadilan atas status tersangkanya tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Djuyamto tidak menerima permohonan tersebut. Sebab dinilai tidak memenuhi unsur formil.

Hakim menjelaskan bahwa Hasto mempersoalkan dua sprindik yang mendasari penetapan tersangka KPK dalam satu permohonan praperadilan. Seharusnya diajukan dalam dua permohonan.

Atas putusan itu, Hasto kemudian kembali mengajukan praperadilan dalam dua permohonan. Sidang perdana sudah dijadwalkan oleh PN Jaksel pada 3 Maret 2025 mendatang.