Dewas Nilai Penyuluhan Antikorupsi KPK Kurang Sasar Masyarakat

Dewan pengawas KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (10/3/2025). Foto: Rayyan Farhansyah/kumparan

KPK dinilai belum maksimal dalam menyasar masyarakat luas melalui program pendidikan dan pencegahan korupsi.

Anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Sumpeno akan menyampaikan kepada pimpinan KPK agar penyuluhan terkait korupsi dapat lebih menyeluruh.

“Kalau ini dirasa masih kurang, ya, nanti kita usulkan kepada Pimpinan KPK supaya lebih menyeluruh misalnya ke desa-desa. Dana pembangunan desa ini kan belum lama ada, tapi saya dengar embrio pelanggarannya sudah ada,” kata Sumpeno dalam sebuah diskusi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (10/3).

“Jadi nanti kita usulkan, kita sampaikan kepada pimpinan supaya lebih menyeluruh untuk penyuluhan di bidang antikorupsi,” tambahnya.

Sumpeno menilai penyuluhan antikorupsi sebaiknya tidak hanya menyasar lembaga negara, tetapi juga merangkul masyarakat di tingkat akar rumput. Ia mencontohkan, penyuluhan bisa dilakukan hingga ke sekolah-sekolah, seperti SMP dan SMA, dengan metode yang disesuaikan.

“Mudah-mudahan dengan level KPK turun ke semua lini sekolahan SMP. Tentu dengan cara yang berbeda, cara menyampaikan penyuluhan tentang anti-korupsi, diharapkan mudah-mudahan IPK kita menjadi lebih tinggi,” tambahnya.

Senada dengan Sumpeno, Anggota Dewas KPK lainnya, Chisca Mirawati, menyebut bahwa penyuluhan antikorupsi sebenarnya sudah berjalan dan menjadi program Pusat Edukasi Pemberantasan Korupsi KPK.

Program ini, kata Chisca, juga menargetkan masyarakat di tingkat desa serta sekolah dasar hingga menengah atas.

“Salah satu yang mereka lakukan itu kemudian merekrut penyuluh anti korupsi di seluruh Indonesia dan itu tersertifikasi. Sehingga tidak melulu harus bagian pencegahan atau pendidikan dari KPK yang harus datang ke pelosok-pelosok,” jelas Chisca.

Menurutnya, para penyuluh yang direkrut ini berasal dari berbagai lapisan masyarakat, seperti ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, hingga guru. Dengan cara ini, pembelajaran tentang antikorupsi bisa menjangkau lebih luas.

“Tapi dengan merekrut mereka, ibu rumah tangga, pelajar, mungkin mahasiswa atau juga guru, semua lapisan masyarakat, di berbagai daerah sehingga pembelajaran tentang pemberantasan antikorupsi, tentang pencegahannya itu dapat merengkuh masyarakat luas baik dari tingkat SD sampai dengan yang lebih (tinggi), keseluruhanlah,” jelasnya

Chisca juga menekankan bahwa Dewas KPK terus berkoordinasi dengan Akademi Antikorupsi KPK (ACLC) untuk memberikan rekomendasi dan ikut aktif dalam penyuluhan.

Sementara itu, Anggota Dewas KPK lainnya, Benny Mamoto, menyoroti pentingnya memanfaatkan media sosial dalam pendidikan antikorupsi.

Menurutnya, pendekatan digital bisa menjadi sarana efektif untuk menjangkau generasi muda.

“Pada kesempatan diskusi kami dengan teman-teman di pencegahan, kami sampaikan bahwa era sekarang, era medsos. Era online. Sehingga, menurut saya, edukasi publik itu bisa dikemas sedemikian rupa dalam bentuk video pendek, narasi dan sebagainya. Sesuai selera dari anak-anak muda kita sekarang,” ujar Benny.