Dewas Sebut Pecat Helmy Yahya karena Takut TVRI seperti Jiwasraya

Dewas LPP TVRI, kiri ke kanan: Supra Wimbarti, Pamungkas Trishadiatmoko, Arief Hidayat Thamrin, Maryuni Kabul Budiono, Made Ayu Dwie Mahenny di RDP DPR RI. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik ( Dewas LPP) TVRI menyampaikan penjelasannya soal pemecatan Dirut Helmy Yahya kepada Komisi I DPR. Dewas mengaku memecat Helmy karena tak ingin TVRI bernasib sama dengan Jiwasraya.

Salah satu anggota Dewas, Pamungkas Trishadiatmoko, menjelaskan, alasan pemecatan Helmy Yahya karena tayangan Liga Inggris yang merupakan salah satu program ternyata membuat utang TVRI membengkak.

"Saya akan sampaikan kenapa Liga Inggris itu menjadi salah satu pemicu gagal bayar ataupun munculnya utang skala kecil seperti Jiwasraya," kata Pamungkas di Ruang Rapat Komisi I, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1).

Dia melanjutkan, sejak tanggal 9 Juli 2019, Dewas TVRI sudah meminta penjelasan direksi terkait penayangan Liga Inggris. Misalnya soal hak siar, biaya, sumber anggaran, pola kerja sama, perjanjian dan lain sebagainya.

Tanggal 16 Juli, Direksi TVRI menanggapi hal itu dengan mengirim sebuah surat ke Dewas. Namun, surat itu tak dilengkapi dengan data-data pendukung.

Helmy Yahya (kanan) saat Konferensi Pers Pemberhentianya Sebagai Dirut TVRI, Jumat (17/1). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

"Oleh karena menurut kami surat ini sedikit sumir," kata Pamungkas.

Tak berhenti di situ, Dewas TVRI lantas mengadakan rapat dan meminta penjelasan direksi mengenai surat tersebut. Direksi, kata Pamungkas, memberi penjelasan tapi tetap tanpa dokumen yang diminta.

"Direksi memenuhi keinginan Dewas kemudian memberikan penjelasan tanpa dokumen dan tanpa seluruh hal-hal terkait yang kita mintakan. Hanya diberi penjelasan," sebutnya.

Pamungkas memaparkan total kontrak tayangan Liga Inggris selama 3 musim adalah 9 juta dolar AS atau setara Rp 126 miliar di luar pajak dan biaya lainnya.

Biasanya, lanjut dia, program multy-year harus memiliki persetujuan dari Dewas. Namun, Pamungkas mengatakan, program Liga Inggris tidak pernah meminta persetujuan Dewas TVRI.

Lebih lanjut, Pamungkas menjelaskan masalah lain terkait karyawan. Menurut dia, pada tahun 2019, ada masalah gagal bayar gaji karyawan dan beberapa vendor. Dewas TVRI tak bisa memastikan jumlah pasti gagal bayar tersebut. Ia memperkirakan gagal bayar sekitar belasan miliar.

Dewas TVRI juga menyoroti adanya pengeluaran yang tidak disertakan dalam perencanaan anggaran.

"Ada biaya rebranding yang tidak dimasukkan dalam perencanaan yang menyebabkan short cash. Tidak ada anggaran tahun 2020. Maka ini diambilkan dana dari program dan berita," katanya.