Di Balik Perseteruan Uni Eropa dan Belarusia: Kecaman dan Rentetan Sanksi
·waktu baca 4 menit
PerbesarHubungan antara Belarusia dan Uni Eropa (UE) makin tegang di tengah krisis imigran di perbatasan tiga negara UE dan Belarusia. Bahkan, keduanya saling melemparkan ancaman.
Hubungan antara UE dengan negara Eropa timur ini memanas ketika UE menolak mengakui Alexander Lukashenko sebagai presiden sah Belarusia pada Agustus 2020 lalu.
Sebab, UE melihat pemilihan umum Belarusia saat itu sebagai “tidak bebas dan tidak adil,” serta tidak menepati standar-standar internasional. Lukashenko sendiri sudah memimpin Belarusia sejak 1994 hingga sekarang.
Meskipun satu masa jabatan presiden di Belarusia berlangsung lima tahun, tidak ada batasan jumlah periode. Lukashenko selalu memenangkan pemilu presiden yang berlangsung.
Selama masa pemilu 2020, rakyat Belarusia turun ke jalan untuk memprotes kekuasaan Lukashenko. Uni Eropa, dalam situs resminya, mendeskripsikan aksi protes rakyat Belarus sebagai “aksi damai.”
Namun, UE menuding Belarusia melakukan kekerasan, intimidasi, penangkapan, dan detensi terhadap pengunjuk rasa, anggota oposisi, dan jurnalis. Uni Eropa mendesak adanya investigasi yang menyeluruh dan transparan atas dugaan kekerasan tersebut.
Sanksi-sanksi UE terhadap Belarusia
Pada Oktober 2020, Dewan Uni Eropa memutuskan untuk menjatuhkan sanksi untuk Belarusia atas “penindasan dan kecurangan pada pemilu.” 40 individu Belarusia dianggap bertanggung jawab atas penindasan dan intimidasi, serta kecurangan pada proses pemilu.
Uni Eropa tidak menjelaskan secara detail kecurangan yang dimaksud.
Sanksi tersebut meliputi larangan terbang dan pembekuan aset bagi 40 individu tersebut. Dengan ini, mereka tidak boleh masuk atau transit di negara-negara anggota UE. Selain itu, warga negara UE dilarang menyediakan dana kepada 40 orang ini.
Kemudian, pada November 2020, UE memasukkan Alexander Lukashenko dan 14 pejabat lainnya ke daftar individu yang dijatuhi sanksi. Anak Lukashenko, Penasihat Keamanan Nasional Viktor Lukashenko, termasuk ke dalam daftar tersebut.
Pada Desember 2020, UE menambah daftar penerima sanksi. 36 pejabat, pengusaha, hingga perusahaan Belarusia menjadi target dari sanksi UE ini. Mereka dituding bertanggung jawab atas penindasan dan intimidasi.
Mereka yang mendukung Lukashenko juga kena imbas dari sanksi ini.
Situasi antara Belarusia dan Uni Eropa semakin memburuk pada Mei 2021. Belarusia dituding mencegat penerbangan pesawat Ryanair, dan memaksanya untuk mendarat di Ibu Kota Minsk.
Dari penerbangan ini, pemerintahan Lukashenko dikabarkan menahan jurnalis Belarusia, Raman Protasevich dan Sofia Sapega.
“Dewan Eropa mengecam dengan keras pendaratan paksa penerbangan Ryanair di Minsk, Belarusia, pada 23 Mei 2021 yang membahayakan keselamatan penerbangan. Serta detensi oleh otoritas Belarusia terhadap jurnalis Raman Protasevich dan Sofia Sapega,” tulis Uni Eropa.
Pada Juni 2021, sanksi kepada Belarus ditebarkan oleh Uni Eropa. Mulai dari melarang penerbangan Belarusia menuju negara-negara Uni Eropa, hingga penambahan individu yang dijatuhi sanksi.
Kini, sebanyak 166 individu dan 15 entitas Belarusia menjadi subjek dari sanksi Uni Eropa. Mereka dikenakan sanksi pembekuan aset dan larangan terbang.
Krisis Imigran Ilegal di Perbatasan Negara UE-Belarusia
BBC melaporkan, Belarusia pada tahun ini menawarkan “jalan mudah” bagi para imigran yang ingin mencari suaka di negara-negara Uni Eropa. Lukashenko, pada Mei, mengatakan negaranya tak akan lagi mencegah imigran untuk melewati perbatasan barat menuju Uni Eropa.
Seperti diketahui, Belarusia berbatasan langsung dengan tiga negara UE: Polandia, Latvia, dan Lithuania. Ketiganya berbatasan di bagian barat Belarusia.
“Kami biasa menangkap imigran yang masuk ke sini, tapi sekarang, lupakan itu. Anda [negara-negara Uni Eropa] akan menangkap mereka sendiri,” kata Lukashenko.
Pernyataan ini menyusul kecaman dari Uni Eropa terkait dengan pendaratan paksa penerbangan Ryanair di Ibu Kota Minsk.
Kini, krisis imigran di perbatasan Uni Eropa semakin memburuk. Jumlah imigran—sebagian besar dari wilayah konflik di Timur Tengah dan Asia—di perbatasan Polandia, Latvia, dan Lithuania meroket.
Tak sedikit dari mereka yang meninggal dunia akibat mengalami hipotermia atau kekurangan bahan makanan.
UE menuduh Belarusia sengaja mendorong ribuan imigran masuk ke negara-negara anggotanya lewat Polandia, Lithuania, dan Latvia. Para imigran ini disebut sebagai “senjata” Belarusia.
UE melihat tindakan ini sebagai balasan dari Belarusia terhadap sanksi yang dijatuhkan oleh UE.
Namun, Alexander Lukashenko menolak tudingan tersebut. Krisis imigran di perbatasan, menurutnya, adalah karena kesalahan sendiri, akibat sanksi-sanksi yang telah dijatuhkan terhadap Minsk.
Para pengamat menduga, di balik krisis ini, ada permainan geopolitik yang sedang dimainkan. Minsk disebut ingin menekan UE agar mencabut sanksi dan bahkan memberi dana untuk penampungan para imigran.
Uni Eropa pun kembali mengancam akan menjatuhkan sanksi terbaru kepada Belarusia atas krisis ini. Menanggapi ancaman tersebut, Lukashenko mengatakan tidak takut dan balik mengancam.
“Kami menghangatkan Eropa [dengan gas bumi], tapi mereka terus mengancam kami. Bagaimana kalau kami menutup pasokan gas bumi?” kata Lukashenko saat rapat kabinet, Kamis (11/11) malam, dikutip kumparan Den Haag dari Algemeen Dagblad.