Di Depan Jokowi, Anwar Abbas Kritik Keras Ketimpangan Ekonomi dan Sosial

Jajaran Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia (KPEU MUI). Foto: Haya Syahira/kumparan

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, blak-blakan mengkritik pemerintah soal kesenjangan ekonomi dan sosial di depan Presiden Jokowi.

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu menyebut pemerintah hanya berhasil mensejahterakan rakyat kalangan menengah dan atas, belum menyentuh kalangan paling bawah.

"Saya rasa pemerintah kita sudah berhasil mensejahterakan rakyatnya tapi rakyat yang sudah bisa tersejahterakan dan disejahterakan oleh pemerintah tersebut kebanyakan mereka-mereka yang kalau kita kaitkan dengan dunia usaha, itu mereka-mereka yang ada di kelompok usaha besar, dan menengah serta usah kecil," ucap Anwar dalam sambutan Kongres Ekonomi Umat ke-2 di The Sultan Hotel and Residence, Jakarta, Jumat (10/12).

"Sementara mereka-mereka yang berada di level usaha mikro dan ultramikro, itu tampak oleh kita belum begitu terjamah, terutama oleh dunia perbankan. Sehingga akibatnya kesenjangan ekonomi dan sosial di tengah-tengah masyarakat tampak semakin terjal," bebernya.

Kongres Ekonomi Umat II MUI Tahun 2021 dengan tema Arus Baru Penguatan Ekonomi Indonesia di The Sultan Hotel, Jakarta Pusat, Jumat (10/12). Foto: Haya Syahira/kumparan

Menurut Anwar, seharusnya pemerintah lebih memperhatikan kelompok usaha mikro dan ultra mikro yang jumlahnya lebih banyak dari usaha besar.

“Jumlah usaha besar itu cuma hanya 0,01% dengan jumlah pelaku usaha 5.550, dengan total aset di atas Rp 10 miliar. Usaha menengah 0,09% dengan jumlah pelaku usaha 60.702 dengan total aset lebih dari Rp.500 juta dan usaha kecil besarnya hanya 1, 22% dengan jumlah pelaku 783.132 dan total aset di atas Rp 50 juta,” jelas Anwar.

“Jadi dengan demikian total mereka-mereka, yang sudah terperhatikan oleh pemerintah dan dunia perbankan itu adalah hanya sekitar 1,32% atau 849.334 pelaku usaha,” sambungnya.

Menurut Anwar jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan, pemerintah hanya memperhatikan sekitar 1,32% atau 849.334 pelaku usaha saja.

Maka dari itu, dalam Kongres Ekonomi Umat Ke-2 ini, Anwar mengusulkan 3 kelompok baru selain kelompok usaha besar untuk turut diperhatikan, yaitu kelompok usaha besar, kelompok usaha menengah dan kecil, serta kelompok usaha mikro dan ultramikro.

“Semoga pemerintah betul-betul memberikan perhatian lebih kepada usaha mikro dan ultra,” pungkas Anwar.

Presiden Jokowi menghadiri Summit for Democracy secara virtual di Istana kepresidenan Bogor, Kamis (9/12/2021). Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden