Di Depan Prabowo, Presiden Brasil: BRICS Manifestasi Nonblok di KAA Bandung
·waktu baca 2 menit

Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva menegaskan bahwa kelompok BRICS merupakan perwujudan dari semangat Konferensi Asia-Afrika atau Konferensi Bandung. Hal ini guna menolak dominasi kekuatan besar dunia.
Hal itu disampaikan Lula dalam pidato pembuka sesi pertama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-17 yang digelar di Museum Seni Modern (MAM), Rio de Janeiro, Minggu (6/7).
Presiden RI Prabowo Subianto hadir dalam KTT tersebut. Ini pertama kalinya Indonesia hadir usai bergabung di BRICS.
"BRICS adalah manifestasi dari gerakan non-blok Bandung. BRICS menghidupi semangat Bandung," tegas Lula di hadapan para pemimpin negara anggota BRICS.
Dalam KAA di Bandung, ada 10 poin keputusan yang dikenal sebagai Dasasila Bandung. Salah satu poinnya mengakui persamaan semua ras dan semua bangsa, baik besar maupun kecil. Juga menghormati hak setiap negara untuk mempertahankan dirinya sendiri atau secara kolektif, sesuai dengan isi Piagam PBB.
Lula juga menyoroti situasi global yang menurutnya tengah menghadapi krisis multilateralisme.
"Pada 26 Juni lalu, PBB genap berusia 80 tahun, tetapi kita justru menyaksikan keruntuhan multilateralisme yang belum pernah terjadi sebelumnya," ujarnya.
Ia menjelaskan, didirikannya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menandai kekalahan fasisme dan menjadi simbol harapan kolektif dunia. Lula juga mengingatkan bahwa sebagian besar negara anggota BRICS saat ini adalah pendiri PBB.
"Sepuluh tahun setelah PBB berdiri, Konferensi Bandung menolak pembagian dunia dalam zona pengaruh dan memperjuangkan tatanan internasional yang multipolar," jelas Lula.
Lebih lanjut, Lula menegaskan kembali posisi BRICS dalam peta global.
"BRICS adalah pewaris gerakan non-blok," katanya.
Indonesia telah menjadi anggota penuh BRICS sejak 1 Januari 2025. Acara KTT BRICS ini menjadi wadah bagi para pemimpin BRICS untuk membahas sejumlah isu politik dan keamanan global, seperti konflik yang berkepanjangan di berbagai kawasan, reformasi tata kelola global, dan penguatan multilateralisme.
