Di Rapim TNI-Polri, Bamsoet Bicara Pentingnya PPHN untuk Indonesia Emas 2045

8 Februari 2023 18:08 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memberikan pembekalan umum pada Rapat Pimpinan TNI-Polri 2023 RWabu (8/2/2023). Foto: MPR RI
zoom-in-whitePerbesar
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memberikan pembekalan umum pada Rapat Pimpinan TNI-Polri 2023 RWabu (8/2/2023). Foto: MPR RI
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Ketua MPR, Bambang Soesatyo, memberikan paparan di Rapat Pimpinan TNI-Polri 2023 di Jakarta, Rabu (8/2). Dalam paparannya itu, Bamsoet--panggilan akrab Bambang--mengingatkan pentingnya pokok-pokok haluan negara (PPHN) untuk mempersiapkan Indonesia Emas 2045.
ADVERTISEMENT
Menurut Bamsoet, tanpa adanya haluan negara, optimalisasi sektor ekonomi, pembangunan, hingga pertahanan dan keamanan yang tidak bisa diselesaikan di satu periode pemerintahan akan mubazir. Salah satu contohnya adalah pembangunan Ibu Kota Negara yang tanpa adanya rujukan pembangunan jangka panjang yang mengikat, maka tak ada jaminan pemerintahan periode berikutnya akan melanjutkan proyek ini.
"Di sinilah urgensi menghadirkan pokok-pokok haluan negara yang dapat dijadikan pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan jangka panjang, untuk menyelamatkan program-program pembangunan yang bernilai penting dan strategis," kata Bamsoet di lokasi, Rabu (8/2).
"PPHN ini harus dikuatkan dengan Ketetapan MPR agar tidak mudah ditorpedo oleh PERPPU maupun judicial review di Mahkamah Konstitusi," lanjutnya.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memberikan pembekalan umum pada Rapat Pimpinan TNI-Polri 2023 RWabu (8/2/2023). Foto: MPR RI
Selain membahas PPHN, Bamsoet juga memaparkan kebijakan-kebijakan MPR dalam penguatan empat pilar kebangsaan. Menurutnya, empat pilar ini punya keselarasan nilai dengan sila-sila di Pancasila serta gagasan pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.
ADVERTISEMENT
"Sama-sama bertujuan memperjuangkan nilai kemanusiaan, keberadaban, soliditas kebangsaan, partisipasi publik, serta keadilan sosial. Prinsip penting dalam konsep pembangunan ekonomi inklusif adalah merangkul semua kalangan, tidak boleh ada yang merasa ditinggalkan," tutur Bamsoet.
Gagasan pembangunan ekonomi inklusif ini, ungkap Bamsoet, harus dilengkapi dengan konsep pembangunan ekonomi berkelanjutan. Ekonomi berkelanjutan ini juga harus dibangun oleh kesadaran bahwa sumber daya alam untuk mendukung pembangunan ekonomi sangat terbatas dan suatu hari nanti akan habis.
"Karena itu kita harus mendukung langkah Presiden Jokowi yang berulang kali menekankan bahwa Indonesia adalah bagian dari komunitas global yang mendukung pembangunan berkelanjutan," tutupnya.
Rapim TNI-Polri 2023 ini dihadiri Presiden Jokowi, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, hingga para pejabat utama Mabes Polri dan Mabes TNI.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memberikan pembekalan umum pada Rapat Pimpinan TNI-Polri 2023 RWabu (8/2/2023). Foto: MPR RI