Dialog Bersama Tenaga Kesehatan, Anies Berkomitmen Setarakan Fasilitas Kesehatan

Bacapres Anies Baswedan saat berdialog bersama para dokter dan tenaga kesehatan RS Asri, Purwakarta, Jawa Barat pada Sabtu (7/10). Foto: Dok. Istimewa

Bacapres Anies Baswedan mengawali rangkaian kegiatannya di Purwakarta, Jawa Barat, dengan mendatangi RS Asri, Sabtu (7/10). Di tempat tersebut selain berdialog dengan para dokter dan tenaga kesehatan, Anies juga menandatangani prasasti peresmian gedung poli eksekutif RS Asri.

Di hadapan para dokter dan tenaga kesehatan Anies berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh tanah air. Komitmen tersebut didasari pada prinsip kesetaraan dan keadilan bagi semua rakyat Indonesia. "Seperti daerah-daerah di pinggiran Jakarta termasuk Purwakarta ini (kualitas pelayanan kesehatan harus baik) agar warga tidak perlu ke Jakarta untuk berobat," jelas Anies.

Komitmen Anies meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia. Foto: Dok. Istimewa

Sama halnya dengan pendidikan, lanjut Anies, pelayanan di bidang kesehatan tidak boleh dianggap sebagai beban pengeluaran negara, tapi harus dipandang sebagai investasi. Dengan cara pandang seperti itu maka pelayanan kesehatan yang lebih baik akan dinikmati oleh seluruh warga.

"Saya selalu menyampaikan pesan bahwa lokasi kita bisa di mana saja, tapi standar (pelayanan kesehatan) kita harus paling tinggi," tutur Anies.

Apalagi, kata Anies, Indonesia terdiri dari berbagai wilayah terpencil, kepulauan, dan pegunungan. Saat ini warga yang hidup di wilayah terpencil belum semuanya menikmati fasilitas kesehatan yang memuaskan.

"Kita ingin pelayanan kesehatan di Indonesia memenuhi prinsip keadilan dan kesetaraan di lokasi mana pun. Namun tetap kebijakan yang dibuat harus menyesuaikan dengan kondisi di masing-masing tempat," jelas Anies.

Anies dalam menandatangani prasasti peresmian gedung poli eksekutif RS Asri. Foto: Dok. Istimewa

Terkait UU Kesehatan yang banyak diprotes beberapa pihak, Anies menegaskan bahwa ke depan penentuan kebijakan dan UU harus lebih banyak melibatkan semua pihak. Melibatkan pelaku, pakar, pihak yang menerima yaitu rakyat, dan unsur pemerintah.

"Saat ini banyak sekali penyusunan regulasi yang cepat tapi minim keterbukaan, sehingga setelah diputuskan melahirkan perdebatan panjang. Kita ingin pendekatannya berubah. Lebih baik diskusinya panjang dan ribet tapi ketika menjadi keputusan semua pihak cenderung lebih menerima. Ini yang kami lakukan dulu di Jakarta," tandas Anies.

(IK)