Diam-Diam Komisi I DPR Sudah Bentuk Panja RUU TNI, Utut Adianto Jadi Ketua

Politikus PDIP DPR Utut Adianto. Foto: Hafidz Mubarak A/ANTARA FOTO

Komisi I DPR RI menggelar rapat perdana bersama Kementerian Hukum, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Sekretariat Negara membahas revisi UU TNI pada Selasa (11/3).

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari pemerintah baru diserahkan dalam rapat perdana ini.

Ternyata, Komisi I sejak 27 Februari sudah membentuk panitia kerja untuk membahas RUU TNI. Ketua Komisi I Utut Adianto dari Fraksi PDIP menjadi Ketua Panja RUU TNI.

“Berdasarkan rapat intern Komisi I, 27 Februari, Komisi I DPR telah membentuk panja dan mohon izin, bukan narsis, Pak Menteri, kami disepakati, saya, Utut Adianto, menjadi ketua panja, apakah ini Bapak juga setuju?” tanya Utut kepada peserta rapat.

Suasana rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Menhum, Menkeu, Menhan, dan Mensesneg di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/3/2025). Foto: YouTube/ TVR Parlemen

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin pun mewakili pemerintah menyetujui Utut sebagai Ketua Panja RUU TNI.

“Sangat setuju, Pak,” jawab Sjafrie.

Anggota DPR dari Gerindra Budisatrio Djiwandono bersama Prabowo, sang paman Foto: IG/@budidjiwandono

Selain Utut, pimpinan Komisi I lainnya, yakni Dave Laksono dari Fraksi Golkar, Budi Djiwandono dari Fraksi Gerindra, Ahmad Heryawan dari Fraksi PKS, dan Anton Sukartono dari Fraksi Demokrat menjadi Wakil Ketua Panja RUU TNI.

Anggota Panja RUU TNI berisi 18 anggota yang terdiri dari 4 anggota dari Fraksi PDIP, 3 anggota Fraksi Golkar, 3 anggota Fraksi Gerindra, 2 anggota Fraksi NasDem, 2 anggota Fraksi PKB, 2 Fraksi PKS, dan 2 orang Fraksi PAN.

Revisi UU TNI menjadi pro-kontra belakangan ini. Ada yang mengkhawatirkan kembalinya dwifungsi militer dengan masuknya perwira ke jabatan sipil. Ada juga yang menyoroti perpanjangan usia pensiun yang bisa meningkatkan angka perwira tanpa jabatan (nonjob).