Din: 560 Kiai Pimpinan Ponpes Alumni Gontor Akan Suarakan Ketidakadilan Pemilu

1 Februari 2024 20:58 WIB
·
waktu baca 2 menit
Konpers Para Tokoh Bangsa menyerukan ketidaknetralan Presiden Jokowi di pilpres dan seruan mendukung Paslon 01 Anies-Muhaimin, dihadiri Din Syamsuddin hingga Jusuf Kalla di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Kamis (1/2). Foto: Annisa Thahira Madina/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Konpers Para Tokoh Bangsa menyerukan ketidaknetralan Presiden Jokowi di pilpres dan seruan mendukung Paslon 01 Anies-Muhaimin, dihadiri Din Syamsuddin hingga Jusuf Kalla di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Kamis (1/2). Foto: Annisa Thahira Madina/kumparan
ADVERTISEMENT
Tokoh Islam Din Syamsuddin meyakini gerakan memprotes ketidaknetralan Presiden Jokowi dan ketidakadilan dalam pemilu akan semakin masif disuarakan.
ADVERTISEMENT
Menurutnya, 560 kiai pimpinan pesantren alumni Gontor akan menyuarakan hal tersebut besok, Jumat (2/2).
"(Sebelumnya) Di Yogya (Bulaksumur), dan beberapa hari lalu perwakilan Muhammadiyah keluarkan pernyataan keras agar presiden cabut pernyataannya, (boleh) berpihak dan kampanye," kata Din di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan.
"Kali ini kami (Din dan tokoh lintas agama), dan insyaallah besok sekitar 560 kiai pimpinan pesantren alumni gontor akan juga sampaikan pikiran senada," ujar dia.
Din menyuarakan gerakan pemilu jujur dan adil bersama sejumlah tokoh lintas agama, aktivis, dan purnawirawan TNI, Kamis (1/2).
Seruan pemilu jujur dan adil itu turut dihadiri Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) hingga Eks Menteri Agama Jenderal (Purn) TNI Fachrul Razi. Din dan para tokoh mengkritik indikasi ketidaknetralan Presiden Jokowi serta keberpihakan aparat TNI, Polri, hingga ASN yang nampak jelang pilpres 2024.
ADVERTISEMENT
Sebelumnya, hal serupa dilakukan civitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) yang terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa dan alumni menyampaikan Petisi Bulaksumur. Petisi tersebut dibacakan Prof Koentjoro mewakili sivitas akademika UGM di Balairung UGM, Sleman, DIY, Rabu (31/1).
Dalam petisi tersebut dijelaskan, civitas akademika UGM prihatin terhadap tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat yang telah menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial.
Din menekankan, seruan-seruan ini tak boleh dianggap remeh.
"Saya lihatnya bagai bola salju di musim panas. Jangan dianggap remeh. Saya yakin dalam hari-hari yang akan datang akan diikuti kampus, kelompok lain, yang selama ini mengedepankan tenggang rasa. Silent majority mulai bangkit," kata Din.
ADVERTISEMENT
"Ini puncak gunung es, hari ini mereka kritik, jangan dianggap remeh. Hentikan ketidakadilan dan ketakjujuran. Biar pemilu jurdil," tandas dia.