Din Syamsuddin: Hentikan Sikap Represif dan Otoriter Hadapi Demonstran

1 Oktober 2019 6:51 WIB
comment
3
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Massa pelajar di Palmerah, sekitar depan gedung DPR, Jakarta Pusat, pada Senin (30/9/2019). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Massa pelajar di Palmerah, sekitar depan gedung DPR, Jakarta Pusat, pada Senin (30/9/2019). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
ADVERTISEMENT
Aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa dan pelajar diberbagai daerah di Indonesia perlu disikapi serius oleh pemerintah. Menurut Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsuddin menilai gelombang demonstrasi itu akibat kekecewaaan terhadap pemerintah dan DPR yang mengabaikan aspirasi masyarakat terkait dengan pengesahan revisi Undang-Undang KPK dan sejumlah aturan kontroversial dalam RKHUP.
ADVERTISEMENT
Menurutnya, demonstrasi yang dilakukan kaum terdidik itu sebagai pengawasan kepada pemerintah dan DPR dalam menjalankan tugas dan fungsinya agar lebih baik. Oleh karena itu, Din mendesak agar tindakan represif kepada para demonstran dihentikan.
"Penegakan hukum dengan sikap otoriter dan represif. Akibatnya, jiwa mahasiswa terenggut oleh senjata yang dibeli dengan uang rakyat. Demi kemanusiaan yang adil dan beradab, dan demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, saya mendesak penghentian pendekatan otoriter, represif, dan kekerasan negara atas rakyat warga negara," kata Din dalam keterangan tertulisnya, Senin (30/9).
Din Syamsudin di Kantor MUI, Senin (6/8). Foto: Nadia Riso/kumparan
Din meminta agar pemerintah dan DPR mengedepankan pendekatan persuasif dan dialog dalam menghadapi para demonstran dan dapat mengakomodir aspirasi mereka.
"Pendekatan dialogis persuasif dengan mengakomodasi aspirasi rakyat karena justru itu adalah kewajiban pemangku amanat yakni untuk membela dan memperjuangkan aspirasi rakyat, bukan kepentingan terbatas dari sekelompok orang atau golongan," ujarnya.
ADVERTISEMENT
Selain itu, Din meminta agar pemerintah secara serius mengatasi masalah di Papua, diantaranya dengan berkomunikasi secara intensif dan menciptakan kesejahteraan serta keadilan sosial di Papua.
Prajurit TNI melakukan patroli keamanan di Wamena, Papua, Senin (30/9/2019). Foto: ANTARA FOTO/Iwan Adisaputra
Kepada para tokoh agama, khususnya di Papua, Din mengajak agar bersama-sama mengimbau mencegah kekerasan dengan pendekatan agam.
"Peristiwa di Wamena yang menimbulkan puluhan orang kehilangan jiwa seyogyanya dapat dicegah. Tapi kelambanan dan kealpaan negara dalam mengatasi dan mengantisipasi keadaan telah menyulut `perang saudara di antara sesama anak bangsa, hal mana mendorong disintegrasi sosial dan potensial meruntuhkan Negara Bhineka Tunggal Ika," papar Din.