Din Syamsuddin: Perbaikan Demokrasi Lewat Jihad Konstitusi, Bukan Revolusi

Din Syamsuddin Foto: Helmi Afandi/kumparan

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menilai perbaikan demokrasi dan mengurangi oligarki dalam perpolitikan di Indonesia tidak bisa dilakukan dengan jihad revolusi, melainkan dengan jihad di jalur konstitusi.

"Ya kalau tidak revolusi ya jalur konstitusi, betapa memerlukan kesabaran karena mohon maaf, partai-partai politik kurang tampil sebagai agen perubahan, kurang tampil untuk menerapkan pesan imperatif dari meta yuridis sila keempat Pancasila," kata Din dalam pembukaan acara grand launching lembaga survei dan diskusi di Kampus UMJ, Tangerang Selatan, Rabu (25/1).

Jihad konstitusi dilakukan Muhammadiyah dengan beberapa kali menggugat UU ke MK dan dikabulkan. Paling fenomenal adalah uji materi UU Minyak dan Gas Bumi oleh Muhammadiyah yang membuat BP Migas dibubarkan.

Din mengatakan, tugas yang perlu dilakukan adalah menjalankan jihad konstitusi. Dia menjelaskan, partai politik harus tampil sebagai partai politik sejati untuk melanjutkan pemerintahan politik melakukan pembentukan wilayah politik dan mungkin apa yang dihasilkan oleh partai-partai politik di DPR.

"Maka tugas kami untuk mengoreksinya dengan melakukan jihad konstitusi, sudah diawali oleh Muhammadiyah. Tidak ada persoalan, karena bukan persoalan posisi kekuasaan itu sendiri. Apalagi itu berat, tapi bagaimana saya ingin kehidupan kebangsaan kita ini kembali ke khittahnya," ucapnya.

Lebih lanjut, Din menilai harus ada yang dikoreksi dalam konstitusi di Indonesia. Sebab menurutnya, tidak ada yang permanen, sehingga reinterpretasi adalah hal wajar.

"Tidak ada yang permanen, Wahyu pun memerlukan reinterpretasi setiap saat," tandas dia.