Dinas SDA DKI: Normalisasi dan Naturalisasi Sungai itu Sama

Foto udara suasana wilayah bantaran sungai Ciliwung di kawasan Bukit Duri, Jakarta, Minggu (5/1/2020). Foto: ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww.

Normalisasi dan naturalisasi sungai di Jakarta sempat menjadi polemik saat banjir menggenangi DKI Jakarta. Hal ini dipicu niatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menginginkan naturalisasi sungai di Jakarta, bukan normalisasi.

Normalisasi sendiri merupakan program yang dikerjakan oleh gubernur DKI sebelumnya.

Anies pun belakangan enggan untuk berkomentar atas polemik ini. Sebab dia hanya ingin fokus pada pemulihan warga Jakarta usai direndam banjir.

Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Juaini pun menyebut bahwa keduanya sama. Baik naturalisasi atau normalisasi memiliki tujuan yang sama, yakni melebarkan sungai dan waduk untuk menampung debit air yang lebih banyak.

"Sama saja sebenarnya normalisasi naturalisasi itu sama, enggak beda, cuma bahasanya doang. Pekerjaannya kan tujuannya ngelebarin," kata Juaini di Balai Kota, Jakarta, Senin (6/1).

Warga membersihkan bajajnya di samping bantaran sungai Ciliwung di kawasan Bukit Duri, Jakarta, Minggu (5/1/2020). Foto: ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww.

"Tujuannya sama untuk memperlebar sungai, dan untuk lebih banyak menampung debit air. Kan yang namanya sungai dulu-dulu kan aslinya 20 30 meter. Nah sekarang kan cuma paling tinggi 10 - 15 meter, itu kan daya tampung jadi kurang. Makanya itu perlunya dinormalisasi atau naturalisasi," lanjutnya.

Dia mengatakan, normalisasi akan dilanjutkan tahun ini. Dia menyebut tak semua lokasi akan dibeton atau dibuat sodetan. Melainkan hanya titik tertentu.

"Tempat tertentu saja, enggak semuanya itu pakai sodetan. Yang di Otista saja untuk mempercepat dibuang ke BKT. Engga semua titik sebenarnya," jelasnya.

Foto udara suasana wilayah bantaran sungai Ciliwung di kawasan Bukit Duri, Jakarta, Minggu (5/1/2020). Foto: ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww.

Selain itu, dia juga menjelaskan bahwa Pemprov hanya bertugas untuk melakukan pembebasan lahan untuk normalisasi ini. Namun pengerjaan ada di pihak Kementerian PUPR.

"Yang kerjain normalisasi kan kementerian, kita DKI cuma sebatas ngebebasin lahan doang. Masalah nanti teknisnya, konstruksinya seperti apa kan kementerian," ujarnya.

Untuk diketahui, Pemprov sendiri menyediakan anggaran sebesar Rp 600 miliar untuk pembebasan lahan. Tahun ini rencananya pembebasan lahan akan dilakukan di 4 kelurahan.