Dinsos DIY Respons Lansia Difabel Sebatang Kara Tak Dapat Bantuan
PerbesarDinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta (Dinsos DIY) angkat bicara soal kasus Suwarno (70), lansia difabel yang masuk desil 10. Kondisi itu membuatnya tidak lagi mendapatkan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH).
Suwarno saat ini tinggal sebatang kara. Istrinya meninggal 2010 silam, lalu ibunya meninggal saat COVID-19. Sementara dua anaknya sudah hidup dengan keluarganya masing-masing.
Suwarno sempat memperoleh bansos PKH sampai Maret 2025. Setelah itu dia tak lagi dapat bansos PKH. Setelah dicek di kelurahan, menurut petugas, Suwarno kini masuk desil 10.
Kepala Dinsos DIY Suyarno mengatakan salah satu syarat PKH saat ini adalah tidak boleh KK tunggal atau kartu keluarga yang hanya berisi satu orang.
"Kalau tunggal otomatis PKH memang disetop. Memang kebijakan dari Kemensos seperti itu. Jadi gini, ketika komponen untuk PKH itu kan ada lansia, ada disabilitas, ada sekolah, kan ada ibu hamil. Nah, ketika lansia itu ya salah satunya meninggal suami istri, otomatis disetop itu. Kebijakannya dari pusat seperti itu," kata Suyarno melalui sambungan telepon dengan wartawan, Jumat (28/8).
Suyarno mengatakan kebijakan dari pusat ini sudah berlaku cukup lama. Kebijakan ini dari pusat sehingga dinsos di daerah tidak bisa intervensi terkait kebijakan.
"Kami hanya lebih pada melakukan monitoring, mungkin melakukan hal-hal yang apa inventarisasi masalah dan seterusnya. Di luar yang desil sekarang luar biasa ini gitu ya, itu kita bisa melakukan seperti itu. Jadi ada rakor-rakor gitu, kami yang fasilitasi gitu. Tapi kalau terkait kebijakan kita ngikut dari pusat," katanya.
Upayakan Dapat Bansos Lain dari Pemda
Di sisi lain, Suyarno mengatakan akan mengupayakan untuk Suwarno dimungkinkan mendapat bansos melalui skema lainnya.
"(Usia) 70 tahun. Bisa jadi nanti skema yang ada di Dinas Sosial DIY terkait dengan bantuan sosial jaminan sosial lanjut usia gitu kalau hasil verifikasi dari pendamping dan pemerintah setempat memang dimungkinkan untuk menerima, bisa gitu ya," katanya.
Nantinya akan ada verifikasi dan validasi oleh petugas di lapangan.
"Nah, bisa jadi kalau memang memenuhi syarat dan kondisi hasil verifikasi dari pendamping dan apapun pemerintah setempat nanti hasilnya seperti itu, ya dimungkinkan untuk JSLU (Jaminan Sosial Lanjut Usia) bisa masuk gitu. Tapi kan ada syarat dan ketentuannya ya ketika JSLU itu tidak menerima program baik PKH, BPNT, ataupun program dari kabupaten kota seperti itu," katanya.
Verifikasi dan Validasi Ulang
Suyarno mengatakan dengan banyaknya kasus perubahan desil, pada bulan September ini akan dilakukan verifikasi dan validasi (verval) ulang.
"Dengan kondisi desil yang notabene mungkin berubahnya luar biasa gitu frontal, kita untuk bulan September akan verval ulang bersama pendamping," katanya.
"Bisa jadi yang beliaunya desil 10 itu nanti akan dilihat gitu ya kondisi rumah, kondisi ekonomi, dan seterusnya seperti apa gitu. Nah, kami belum bisa ngomong sekarang terkait dengan formulasinya karena kami sedang berkoordinasi dengan kabupaten kota juga," ujarnya.
Dinsos DIY tak bisa memutuskan sendiri. Mereka akan menggandeng kabupaten dan kota.
"Finalnya adalah nanti ketika ada kunjungan lapangan oleh tim. Kami tidak bisa memutuskan sendiri. Di kabupaten atau kota sendiri juga akan kami gandeng karena apa pun koordinasi kami ada bicara JSLU itu ada koordinator di tingkat kabupaten kota, ada pendamping di masing-masing lokasi gitu," pungkasnya.