Dipecat PDIP & Batal Dilantik Jadi Anggota DPR, Tia Rahmania Gugat ke PN Jakpus

Tia Rahmania, anggota DPR 2024-2029 dari PDIP dapil Banten-1. Foto: tiarahmania_bantenofficial

Tak terima dipecat oleh PDIP karena dituduh melakukan penggelembungan suara, mantan Caleg DPR RI terpilih dapil Banten I Tia Rahmania resmi melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada Kamis (26/9).

Akibat dipecat oleh PDIP, Tia Rahmania batal dilantik sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 dan posisinya harus digantikan oleh peraih suara terbanyak kedua, yakni Bonnie Triyana.

Kuasa hukum Tia Rahmania, Jupriyanto Purba, mengatakan, pihaknya telah menggugat sejumlah pihak yang dianggap bertanggung jawab atas penggantian dan pemecatan kliennya sebagai kader PDIP.

Pihak-pihak yang digugat Tia adalah Mahkamah Partai PDIP, Caleg DPR RI Bonnie Triyana, Caleg DPR RI Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya, DPP PDIP, Bawaslu, dan KPU RI.

"Hari ini sudah pendaftaran gugatan (di PN Jakarta Pusat), tinggal nunggu nomor perkara, kemungkinan sore sudah keluar," ucap Jupriyanto dihubungi wartawan, Kamis (26/9).

Kader PDIP Bonnie Triyana (kiri) bersama Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya. Foto: Instagram/@hasbijayabaya_official

Jupriyanto mengatakan, gugatan yang dilayangkan bertujuan agar pengadilan membatalkan surat putusan Mahkamah Partai PDIP dan surat pemecatan terhadap kliennya sebagai kader yang dirilis oleh DPP PDIP.

Menurut Jupriyanto, surat putusan Mahkamah Partai PDIP dan surat pemecatan DPP PDIP membuat kliennya gagal dilantik sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 meski meraih suara terbanyak di dapil Banten I meliputi Pandeglang-Lebak.

"Aku bilang ada dugaan kan, pergantian ini tuh didasari keputusan Mahkamah Partai yang dibuat nggak sesuai dengan fakta. Karena kan dibilang Bu Tia melakukan penggelembungan suara, mengambil suara gitu, faktanya bukan Bu Tia yang melakukan, kan udah ada putusan Bawaslu daerah bahwa ada pelanggaran administratif yang dilakukan penyelenggara, bukan Bu Tia," terang Purba.

Jupriyanto mengatakan, tuduhan Mahkamah Partai terhadap kliennya telah mengambil suara milik caleg DPR RI Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya tak berdasar dan tak sesuai fakta.

"Oleh Mahkamah Partai dibilang Bu Tia terbukti ngambil suara Hasbi, padahal faktanya nggak ada berita acara dari KPU itu yang membagikan suara dari Hasbi. Karena ada pencatatan yang salah," ungkap Jupriyanto.

"Makanya di dalam keputusan KPU, Bu Tia itu tetap suara nomor satu. Tapi karena dipecat dari anggota partai, maka diganti dengan suara kedua (Bonnie Triyana). Jadi suara tertinggi di KPU itu adalah Bu Tia, cuma diganti dengan Bonnie karena dipecat, dianggap melakukan penggelembungan suara," imbuhnya.

Untuk itu, kata Jupriyanto, pihaknya akan melaporkan dugaan pencemaran nama baik terhadap kliennya yang dituduh melakukan penggelembungan suara oleh Mahkamah Partai PDIP ke Bareskrim Mabes Polri.

"Fitnah, kan dia (Mahkamah Partai) menuduh kepada seseorang padahal tidak melakukan, kan dibilang mengambil suara Hasbi, padahal tidak melakukan. Jadi itu mau dilaporkan karena ada dugaan terkait pidana fitnah atau menyerang kehormatan seseorang yang mengakibatkan pemecatan," tandasnya.

Video Tia Viral

Anggota DPR dari PDIP, Tia Rahmania, saat protes terhadap Nurul Ghufron di Lemhannas, Minggu (22/9/2024). Foto: YouTube Lemhannas

Nama Tia mencuat setelah memprotes Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron yang memberikan materi pembekalan kepada anggota DPR-DPD terpilih yang digelar Lemhannas pada Minggu (22/9/2024).

Tia menilai Ghufron yang diberi sanksi etik oleh Dewas KPK tak tepat mengisi materi tentang integritas dan antikorupsi. Video protes Tia kemudian viral pada 23-24 September dan banyak mendapat sambutan positif publik.

Namun, pada 25 September, KPU merilis pengumuman bahwa Tia diberhentikan oleh PDIP sehingga batal menjadi anggota DPR yang dilantik pada 1 Oktober. Kursinya diserahkan kepada Bonnie Triyana, kader banteng yang juga sejarawan.

Sebelumnya, Tia telah dilaporkan oleh kubu Bonnie ke Bawaslu Banten. Dalam putusannya, Bawaslu hanya memberikan teguran kepada sejumlah anggota pemilu kecamatan (PPK). Bonnie lalu membawa putusan ini ke Mahkamah Partai PDIP.

Putusan Bawaslu soal gugatan Bonnie Triyana terhadap Tia Rahmania dan PPK dalam Pemilu 2024. Foto: dok Bawaslu