Dipimpin Eks Raja OTT KPK, Satgassus Polri Pantau 2 Proyek Rp 7,74 M di Gowa

Tim Satgassus Pencegahan Tipikor Mabes Polri pantau pembangunan proyek pasar di Goa. Foto: Dok. Istimewa

Tim Satgassus Pencegahan Tipikor Mabes Polri memantau sejumlah pembangunan proyek di Gowa. Pemantauan dilakukan bersama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

Dua proyek yang dipantau yakni:

"Kegiatan Monev dan Pengawasan ini sengaja dilakukan sebagai kelanjutan dari program deteksi dan pemantauan proyek-proyek infrastruktur yang dibiayai dari pinjaman PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) tahun anggaran 2021," kata Harun Al Rasyid yang dikenal sebagai eks Raja OTT KPK memimpin pemantauan, Selasa (21/2).

Harun mengatakan, proyek tersebut mendapatkan perhatian dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebab dibiayai PEN.

Pemantauan dilakukan untuk mencegah dan mendeteksi dini dalam rangka mencegah Tipikor dalam proyek infrastruktur di Indonesia, baik skala nasional maupun lokal.

Tim Satgassus Pencegahan Tipikor Mabes Polri pantau pembangunan proyek pasar di Goa. Foto: Dok. Istimewa

Selain Harun, tim Satgassus Polri yang hadir yakni Andre Nainggolan (eks penyidik KPK), Panji Prianggoro, Adi Prasetyo, dan Qurotul Aini Mahmudah.

Sementara dari PT Sarana Multi Infrastruktur dipimpin Faaris Pranawa, Erdian Dharmaputra, Ferryson Jaya Pasaribu, Febriana Anindya, Nevala Pulungan, dan Muhammad Akbar.

Bupati Gowa, Adnan Puricha Ichsan, didampingi oleh Sekda Gowa, Kamsina, dan jajarannya turut mendampingi kegiatan pemantauan tersebut.

Harun mengatakan bahwa kegiatan monev ini ibarat melakukan medical check up (MCU) kesehatan. Semakin sering dan berkala dilakukan check up maka kita akan tahu penyakit dan potensi-potensi serangan kesehatan yang dialami seseorang dan secepatnya bisa dilakukan perbaikan perbaikan atas pola hidup dan pola makan.

Tim Satgassus Pecegahan Tipikor Mabes Polri pantau pembangunan proyek pasar di Goa. Foto: Dok. Istimewa

"Demikian juga dengan semakin seringnya dilakukan pengawasan dan monev atas proyek-proyek infrastruktur yang dilakukan melalui pengadaan maka akan bisa diantisipasi kemungkinan penyalahgunaan kewenangan dan potensi-potensi korupsi lainnya dalam proyek tersebut," kata doa.

"Dengan monev dan pengawasan yang sering dilakukan dan berkala, maka mendorong pihak-pihak terkait seperti kontraktor pelaksana, PPK, KPA, pengawas, inspektorat daerah untuk bersama terlibat secara aktif untuk menyukseskan proyek tersebut," pungkasnya.