Diprotes Mahasiswa, Rektor UGM Jelaskan Sumbangan Solidaritas Pendidikan Unggul

Rektor UGM periode 2022-2027 Ova Emilia berpose saat Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Rektor UGM periode 2022-2027 di Balai Senat Universitas Gadjah Mada, Sleman, D.I Yogyakarta, Jumat (27/05/2022). Foto: Andreas Fitri Atmoko/ANTARA FOTO

Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Ova Emilia menjelaskan soal Sumbangan Solidaritas Pendidikan Unggul (SSPU) yang rencananya mulai diterapkan pada mahasiswa baru tahun ajaran 2023/2024. SSPU itu sempat mendapat protes dari mahasiswa.

Ova mengatakan, SSPU menjadi biaya lain, selain Uang Kuliah Tunggal (UKT). Namun, SSPU itu tidak diterapkan kepada semua calon mahasiswa.

"Sumbangan ada di mereka yang masuk dalam jalur Ujian Mandiri, dan satu lagi dia harus termasuk dalam orang yang mampu. Kira-kira dari total student body adalah 4,8 persen dari total mahasiswa, itu sudah kita lihat data simulasi dari yang tahun-tahun sebelumnya," kata Ova dalam keterangan tertulis yang diterima kumparan, Selasa (14/3).

Ova menegaskan UGM berpihak kepada mahasiswa yang berasal dari ekonomi lemah. Mereka tetap mendapatkan pendidikan terbaik di UGM dengan pembebasan UKT dan mendapat bermacam beasiswa.

Ilustrasi penyambutan mahasiswa baru UGM. Foto: Antara/Hendra Nurdiyansyah

Evaluasi Kemampuan Ekonomi

Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Keuangan Prof Supriyadi mengatakan skema UKT Pendidikan Unggul diterapkan untuk mahasiswa baru dari keluarga yang mampu secara ekonomi.

Sedangkan kelompok mahasiswa lainnya menerima UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi. Besaran subsidi, yaitu 25 persen, 50 persen, 75 persen, hingga 100 persen.

"Selama ini kita mengenal ada delapan level UKT, mulai dari level 1 dan level 2 ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp 500 ribu per semester dan Rp 1 juta per semester. Dua kelompok ini nanti kami satukan kita berikan subsidi 100 persen, tidak lagi Rp 500 ribu atau Rp 1 juta, tapi nol rupiah," jelasnya.

Ditetapkannya UKT Pendidikan Unggul UGM dan UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi UGM didasarkan pada kemampuan ekonomi orang tua atau penanggung jawab biaya pendidikan mahasiswa.

Supriyadi mengatakan kemampuan ekonomi itu dievaluasi berdasarkan dokumen yang diunggah calon mahasiswa setelah dinyatakan diterima dan mendaftar ulang di UGM. Skema ini menurutnya berkeadilan.

"Program beasiswa lain masih kami kawal agar kami dapat memberikan berbagai tambahan keringanan kepada mahasiswa. Baik melalui program kerja sama dengan mitra, alokasi RKAT (Rencana Kinerja dan Anggaran Tahunan) untuk kebutuhan beasiswa, maupun program beasiswa dari pemerintah, akan selalu kami fasilitasi agar para mahasiswa nanti bisa dengan nyaman mengikuti perkuliahan di UGM," katanya.

Mekanisme dan kriteria sebagai dasar penentuan kelompok UKT bagi calon mahasiswa baru sedang diatur rumusannya. "Langkah-langkahnya akan melibatkan perwakilan dari mahasiswa," katanya.

Ilustrasi kampus UGM. Foto: Reezky Pradata/Shutterstock

Mahasiswa Demo

Mahasiswa UGM menggelar aksi menolak uang pangkal di halaman Balairung UGM pada Senin (13/3) kemarin. Rektor dan pimpinan UGM hadir dan menemui mahasiswa dalam Aksi bertajuk 'Seruan Aksi Tolak Uang Pangkal'.

"Tuntutannya adalah tidak ada pungutan selain Uang Kuliah Tunggal (UKT). Termasuk itu tidak ada SSPI (Sumbangan Sukarela Pengembangan Institusi), Uang Pangkal dan sejenisnya. Karena UKT ya tunggal, itu yang kita harapkan sama teman-teman Aliansi Mahasiswa," kata perwakilan mahasiswa yang juga Ketua BEM KM UGM Gielbran Muhammad Noor.

Dia menjelaskan salah satu nilai UGM adalah nilai kerakyatan. Ketika di sisi lain mencoba tidak merakyat dengan adanya uang pangkal, ditakutkan hanya calon mahasiswa dari latar belakang berkecukupan yang bisa masuk UGM.

"Takutnya hanya teman-teman yang berkecukupan yang bisa masuk UGM. Padahal bisa jadi ada putra-putra bangsa yang begitu brilian karena keterbatasan ekonomi nggak bisa masuk UGM," tegasnya.