Diprotes Mahasiswa, Rektor Unud Janji Batalkan Kerja Sama Bela Negara

Mahasiswa Unud mengelilingi Rektorat saat dialog kerja sama bela negara antara kampus dengan Kodam IX/Udayana di Auditorium Unud, Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Selasa (8/4/2025). Foto: Denita BR Matondang/kumparan

Mahasiswa Universitas Udayana (Unud) mengelar dialog dengan pihak rektorat tentang kerja sama bela negara antara kampus dengan Kodam IX/Udayana di Auditorium Unud, Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Selasa (8/4).

Pantauan kumparan, dialog ini berlangsung cukup tegang lantaran pihak rektorat dihadapkan dengan ratusan mahasiswa yang menolak dan menuntut kerja sama tersebut dibatalkan.

Para mahasiswa juga menggantung spanduk bertuliskan "Unggul, Mandiri, Bersenjata, Udayana Bukan Barak", "Pukul Mundur TNI ke Barak" dan lain sebagainya sebagai bentuk aspirasi penolakan.

"Tolak PKS (perjanjian kerja sama) kampus dengan TNI. Tolak! Tolak!" teriak riuh para mahasiswa.

Wakil Ketua BEM Fisip Unud, Alessandro D Lumba, menilai kerja sama kampus dengan TNI merupakan bentuk intimidasi dan intervensi aparat terhadap aktivitas akademis mahasiswa. Termasuk membatasi ruang gerak demokrasi di kampus.

Salah satu di antaranya adalah pihak TNI diduga hadir sebagai pembicara tanpa diundang dalam sebuah diskusi RUU TNI yang digelar oleh FISIP Unud, pada Maret 2025 lalu. Beberapa oknum TNI juga diduga mendata peserta, panita, dan narasumber yang dihadirkan.

"Kami merasa intervensi atau intimidasi setelah penandatanganan perjanjian kerja sama pihak universitas dengan Kodam IX/Udayana. Ini benar-benar membuat kita mahasiswa yang ingin berpikir kritis merasa diintimidasi dari kehadiran TNI," ujarnya.

"Kami tidak melarang untuk hadir tapi alangkah baiknya kalau hadir dalam pakaian biasa bergabung dengan teman-teman sipil tapi ini hadir dengan menggunakan pakaian lengkap menunjukkan pangkat agar kita mahasiswa dan panitia, takut saat berdiskusi," tambahnya.

Masing-masing perwakilan mahasiswa tampak mengutarakan pandangan mereka tentang penolakan kerja sama kampus dengan Kodam IX/Udayana itu sejak pukul 13.00 WITA sampai pukul 16.00 WITA. Mereka terlihat berpendapat sambil disambut teriakan mahasiswa lainnya.

"Hanya ada dua opsi tuntutan tolak atau batalkan. Kami tak mau bertele-tele," kata Ketua BEM Unud I Wayan Arma Surya Darma Putra.

Hampir empat jam bertatap muka dengan para mahasiswa, pihak rektorat menyatakan akan membatalkan perjanjian kerja sama kampus Unud dengan Kodam IX/Udayana.

Pihak rektorat akan mengajukan surat permohonan pembatalan kerja sama dengan Kodam IX/Udayana dalam kurun waktu tujuh hari.

Sementara itu, Arma Surya Darma mengatakan akan mengawal proses pembatalan kerja sama itu hingga tuntas. Perwakilan mahasiswa juga dituntut dilibatkan dalam pembatalan kerja sama tersebut.

"Kami pimpinan universitas Udayana mendengarkan aspirasi dan masukan-masukan dari adik-adik mahasiswa sehingga kita sepakat untuk mengusulkan kepada Kodam IX/Udayana, kepada mitra kita dalam kerja sama ini untuk membatalkan kerja sama ini," kata Rektor Unud I Ketut Sudarsana.

"Bahwa nanti prosesnya lebih lanjut, kita akan berproses," tambahnya.

Sudarsana tampak menandatangani surat pernyataan komitmen antara rektorat dengan mahasiswa untuk membatalkan kerja sama Unud dengan Kodam IX/Udayana.

Beberapa isi perjanjian kerja sama antara Unud dengan Kodam IX/Udayana yang dihimpun kumparan yakni melaksanakan pendidikan dan pelatihan bela negara; kuliah umum dari Panglima TNI, Kasad dan Pangdam IX/Udayana.

Kemudian ada juga pelatihan kedisiplinan bagi mahasiswa baru; pelatihan bagi mahasiswa middle dan prajurit Kodam IX/Udayana di bidang IT; Budaya dan adat istiadat Bali. Kerja sama teritorial dalam penerimaan mahasiswa baru bagi keluarga besar TNI AD baik S1 sampai S3 dan penyelenggaraan pendidikan moral etik.

Selain itu, ada juga kerja sama di bidang pertukaran data dan informasi, yakni para pihak dapat melaksanakan komunikasi pertukaran data dan informasi melibatkan beberapa komponen penting antara lain pengirim, penerima, media transmisi, dengan memperhatikan protokol komunikasi yang baik dan aman.

Pertukaran data dan informasi yang dapat dilakukan adalah rekruitmen perwira prajurit TNI dan penerima mahasiswa baru. Kerja sama ini berlaku selama lima tahun, yakni Maret 2025-Maret 2030.