Direktur Eksekutif LSI: Masyarakat Lebih Suka Pilkada Langsung

TPS 6 Pilkada Banten Foto: Antara/Lucky R.

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyebut hingga kini masyarakat Indonesia cenderung memilih pilkada langsung.

Dia mengatakan, sistem pemilihan kepala daerah oleh DPRD minim dukungan masyarakat.

"Mayoritas masyarakat, pemilih mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung," kata Djayadi dalam Webinar Pilkada Konsolidasi Demokrasi Lokal, Sabtu (5/9).

Peneliti SMRC Djayadi Hanan. Foto: Johanes Hutabarat/kumparan

"Bahkan di era pandemi sekarang ini, masyarakat tetap menganggap bahwa untuk memilih kepala daerah lebih baik secara langsung, tidak melalui DPRD," lanjutnya.

Dia mencontohkan hasil survei Kepulauan Riau hingga Kalimantan Tengah lebih 70 persen warga memilih pilkada langsung.

"Contoh persentase warga yang tetap mendukung pilkada langsung di tahun 2020 Kepulauan Riau: 94.6 persen, Dumai: 96.8 persen, Lampung Selatan: 95.4 persen, Bandung 92.5 persen, Sragen: 94.5 persen, Mataram 94.5 persen, Kalimantan Tengah 97.3 persen," ujarnya.

Dampak Negatif Pilkada Langsung

Dalam kesempatan serupa, Djayadi turut menyinggung dampak negatif pilkada langsung. Salah satunya, potensi korupsi oleh kepala daerah yang terpilih lewat Pilkada langsung.

"Benar, memang banyak, tapi secara keseluruhan presentasenya kecil (8,6 persen jadi tersangka), setidaknya selama periode 2005 - 2014. Belum tentu terkait pilkada," katanya.

"Belum ada bukti kuat korupsi terkait dengan biaya kampanye yang mahal. Komponen biaya pilkada, banyak yang tidak terkait langsung dengan sistem pilkada langsung," ujarnya.