Dirjen Imigrasi: Jatim Paling Banyak Korban TPPO, Akan Bentuk Safe Center
·waktu baca 2 menit
PerbesarDirjen Imigrasi, Hendarsan Marantoko, menyebut Jawa Timur jadi daerah dengan jumlah korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Hal itu ia sampaikan saat rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Senin (25/5). Katanya, posisi Jawa Timur disusul Jawa Tengah dan Jawa Barat.
“Laporan tahunan dari KP2MI tahun 2025 mencatat bahwa Provinsi Jawa Timur merupakan wilayah dengan jumlah asal terbanyak (TPPO), disusul oleh Jawa Tengah dan Jawa Barat,” ucap Hendarsam.
“Sementara itu di tingkat kabupaten, Indramayu menduduki posisi urutan teratas, kemudian berikutnya adalah Cilacap dan Lombok Timur,” tambahnya.
Hendarsam mengatakan, kasus TPPO signifikan turun dari tahun 2023-2025, namun ancamannya tidak bisa dibiarkan katanya.
“Berdasarkan data yang dihimpun, secara umum kasus TPPO lintas negara yang tercatat mengalami penurunan signifikan sebesar 65,92% dari tahun 2023 sampai dengan 2025,” tuturnya.
“Namun demikian, penurunan jumlah kasus ini tidak berarti ancaman telah hilang, karena data juga menunjukkan bahwa tingkat kerentanan masih sangat tinggi, terutama di daerah kantong pekerja migran,” tambahnya.
Bangun Safe Migration Center
Untuk itu, Hendarsam menyebut pihaknya akan membangun Safe Migration Center di desa-desa rawan. Upaya itu akan dilakukan secara paralel dengan upaya-upaya menekan angka TPPO lainnya.
“Dari sisi ekosistem, kami akan memperkuat kerja sama dan pertukaran data dengan kementerian atau lembaga terkait juga, membangun Safe Migration Center di desa rawan, serta membentuk tim bersama dengan pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan dan penanganan di lapangan,” ungkap Hendarsam.
“Kemudian kalau dari sisi regulasi, kami mendorong penguatan kewenangan imigrasi dalam RUU TPPO—RUU TPPO Pimpinan, agar petugas memiliki dasar hukum yang lebih kuat dalam melakukan profiling, penangguhan penerbitan paspor, hingga penundaan keberangkatan terhadap WNI yang terindikasi TPPO,” tandasnya.