Dirjen PHU Sebut Penyusunan Anggaran Haji Selalu Bermasalah, Ini Pemicunya

Komisi VIII DPR RI rapat bahas penyusunan anggaran haji dan umrah di RUU Haji dan Umrah, Kamis (20/2/2025). Foto: Haya Syahira/kumparan

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Hilman Latief mengungkap setiap tahunnya, Kemenag menemukan masalah dalam penyusunan anggaran ibadah haji.

Hal ini disebabkan perbedaan sistem tahun anggaran antara Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Saat ini, APBN disusun berdasarkan tahun Masehi. Sementara anggaran BPIH menggunakan tahun Hijriah.

“Perbedaan ini berakibat pada waktu pelaksanaan anggaran yang tidak efisien, atau tidak sinkron, dan tidak efektif,” kata Hilman saat rapat bersama Komisi VIII DPR RI, Kamis (20/2).

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief di DPR. Foto: Dok Kemenag

Akibat perbedaan ini, dalam beberapa tahun tertentu, penyelenggaraan ibadah haji dapat terjadi dua kali dalam satu tahun Masehi, sehingga berpotensi membebani APBN secara tidak efektif.

Sebagai gambaran, karena kalender Hijriah lebih pendek sekitar 10–12 hari dibanding kalender Masehi, maka setiap 32–33 tahun sekali, ibadah haji bisa terjadi dua kali dalam satu tahun Masehi.

Pelaksanaan ibadah haji 2 kali dalam satu tahun paling dekat terjadi di tahun 2028 masehi, di mana haji 1449 Hijriah jatuh di bulan Januari atau Februari 2028, dan haji 1450 Hijriah jatuh di bulan Desember 2028.

“Bahkan, sangat dimungkinkan dalam tahun masehi (Miladiyah) tertentu diselenggarakan ibadah haji sebanyak dua kali yang saling beririsan dan itu bisa berkali-kali karena itu tanggalnya sangat berdekatan,” kata Hilman.

Jemaah haji berinteraksi dengan petugas haji selama musim haji di Arab Saudi. Foto: Salmah Muslimah/kumparan

Untuk mengatasi masalah ini, Kemenag mengusulkan agar rencana penyusunan anggaran BPIH dengan APBN diatur lebih lanjut dalam RUU Haji dan Umrah yang sedang disusun.

Hilman ingin agar sinkronisasi antara kedua untuk menghindari lonjakan anggaran yang tidak terduga. Sinkronisasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan stabilitas keuangan dalam penyelenggaraan ibadah haji.