Dirjen PP Kemenkumham Benny Riyanto Pensiun, Dhahana Putra Gantikan Sebagai Plt

Plt Dirjen Perundang-Undangan Kemenkumham, Dhahana Putra. Foto: Dok. Istimewa

Rotasi dilakukan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Direktur Jenderal Perundang-Undangan (Dirjen PP), Benny Riyanto, memasuki masa pensiun dan digantikan oleh Dhahana Putra yang akan menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt).

Serah terima jabatan tersebut dilakukan di Gedung Graha Pengayoman Kemenkumham pada pukul 09.00 WIB yang ditayangkan secara virtual. Terlihat seremonial penyerahan jabatan dilakukan dari Benny Riyanto kepada Dhahana.

Dalam sambutannya, Dhahana menyatakan bahwa ia siap mengemban tugas sebagai pelaksana tugas, dan siap untuk dicabut jabatannya apabila melakukan hal yang tidak sesuai.

"Bekerja di peraturan perundang-undangan memang separuh masa tugas saya, walaupun lahir di pemasyarakatan saya alumni tahun 1992, saya bekerja di pemasyaakatan hanya 2,5 tahun, dan selebihnya di peraturan perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia," kata Dhahana.

"Amanah ini yang saya akan jalankan, insyaAllah saya akan laksanakan sebaik-baiknya saya akan tegak lurus dan apabila ada suatu soal, saya siap untuk melepas jabatan. Karena prinsipnya, amanah siap menerima dan siap untuk dicabut," ucap dia.

Profil Dhahana Putra

Dhahana Putra merupakan seorang pria kelahiran Jakarta, 9 September 1969. Sebelum jadi plt Dirjen PP, dia menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Hubungan Antar Lembaga. Namun sebelum itu, dia juga tercatat berakarier dalam sejumlah posisi.

Dhahana pernah menjadi Kasi dan Amerika Eropa Ditjen Perlindungan HAM; Kasi Kerja Sama Amerika dan Eropa Ditjen Perlindungan HAM; Kabid Hukum Kanwil Kumham Banten; Kepala Subdit Kerja Sama Luar Negeri; Kepala Subdit Legislasi dan Harmonsasi HAM.

Kemudian dia juga pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Bangka Belitung; Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil DKI Jakarta; hingga Direktur Perancangan Peraturan Perundang-Undangan.

Dhahana merupakan lulusan AKIP Departemen Kehakiman RI pada jenjang DIII tahun 1992; S1 Hukum Universitas Sulawesi Tenggara tahun 1996; S2 Kajian Ketahanan Nasional Universitas Indonesia tahun 2005; dan S3 di Universitas Nasional tahun 2018.

Dia pernah mendapatkan tanda jasa dari Presiden yakni Satya Lencana Karya Satya X (perunggu) pada 2010 dan Satya Lencana Karya Satya XX (perak) pada 2013.

Harta Kekayaan

Dalam laman LHKPN KPK, Dhahana tercatat rajin melaporkan harta kekayaannya. Terlihat laporannya lengkap dalam lima tahun terakhir. Teranyar, dia melaporkan harta kekayaan untuk masa periodik 2021 pada 11 Januari 2022 dalam kapasitas sebagai staf ahli.

Berikut rincian laporannya: