Dirut Transjakarta soal Banner Pemilu Damai Heru di Halte: Tak Langgar Aturan

Dirut Transjakarta Welfizon Yuza dalam diskusi terkait pencapaian Transjakarta di 2023 di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (16/1/2024). Foto: Annisa Thahira Madina/kumparan

Direktur Utama PT Transjakarta, Welfizon Yuza, memastikan tak ada aturan yang dilanggar terkait pemasangan banner sosialisasi pemilu damai bergambar Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, di halte-halte Transjakarta. Ia pun menilai banner tersebut tak mengganggu layanan.

"Sejauh ini dari sisi layanan tidak ada yang terganggu. Karena penempatan dan segala macamnya itu juga tidak mengganggu layanan karena tidak ada misalnya yang tertutup," kata Welfizon di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (16/1).

"Jadi menurut kami apa yang dilakukan, sosialisasi terkait dengan menjaga situasi agar pemilu tetap aman, tetap damai masih sesuai aturan. Enggak ada aturan yang dilanggar gitu," imbuh dia.

Banner bergambar Heru yang berisi pesan pemilu damai itu sebelumnya diprotes sejumlah warga karena merusak estetika halte.

Stiker/banner tersebut bertuliskan "Pilihan cerdas, pemilu aman, Indonesia kuat!", sementara foto Heru Budi ada di sebelah kanan tulisan.

Stiker Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di halte Transjakarta yang menuai protes di medsos. Foto: Annisa Thahira Madina/kumparan

Welfizon memandang memang menjadi tugas Pj Gubernur untuk ikut menjaga agar pemilu berlangsung dengan baik, aman dan damai.

"Jadi menurut kami itu hal yang wajar untuk kita bisa sebagai pimpinan daerah, untuk mengajak semua masyarakat bisa menjaga situasi yang aman dan kondusif untuk menyambut pesta demokrasi," ujar dia.

Lebih lanjut, Welfizon memastikan pihaknya tak menerima pembayaran dari pemprov DKI atas pemasangan banner itu. Ia menjelaskan, 30 persen lahan iklan memang diperuntukkan iklan layanan masyarakat.

"Semua fasilitas atau surat iklan itu ada yang kita gunakan untuk komersial, dan ada yang digunakan untuk layanan masyarakat. Sesuai aturan pun, sebenarnya surat iklan itu 30% harus digunakan untuk layanan masyarakat," ujar dia.

Transjakarta berhenti di Halte Bundaran HI Jakarta, Kamis (22/6/2023). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

"Nah, ini kan sebenernya sebagai pesan layanan masyarakat untuk bisa menyambut atau mengimbau warga agar bisa menjalankan pemilu dengan damai. Jadi tidak berarti, ada pembayaran dari pemprov, enggak ya," jelas Welfizon.

Welfizon menambahkan, banner itu hanya dipasang di sejumlah halte. Tak sampai memenuhi 30 persen space iklan.

"Jadi itu pesan layanan masyarakat. Sama juga dengan kita lihat di beberapa LED, ada beberapa slot yang disiapkan untuk pesan layanan masyarakat," kata Welfizon.

"Sebenernya kalau dihitung dari semua titik di halte itu sedikit sekali. Kita punya halte 284, baik BRT maupun yang non. Ini kan cuma kita pasang di beberapa halte saja. Dari pemprov semua desainnya. Karna kalau dilihat kan apa yang dipasang itu sama semua. Dan pesannya seragam," pungkas dia.