Dishub Jakarta Usul Subsidi Transjakarta-LRT Ditambah Rp 934 M di APBDP 2026

Ilustrasi jalur transjakarta. Foto: Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mengusulkan tambahan anggaran subsidi untuk layanan transportasi publik dalam Raperda Perubahan APBD 2026 sekitar Rp 934 miliar.

Hal itu disampaikan Kepala Dishub DKI Jakarta Budi Awaluddin dalam rapat kerja bersama Komisi B di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (9/9).

Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh meminta penjelasan terkait perubahan anggaran belanja subsidi Dishub DKI.

Budi menjelaskan, tambahan anggaran subsidi tersebut akan dialokasikan untuk tiga moda transportasi publik, yakni Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta.

“Untuk TransJakarta nambah Rp 468 (miliar),” kata Budi.

Kemudian, subsidi MRT Jakarta diusulkan bertambah Rp 247 miliar. Sementara subsidi untuk LRT Jakarta bertambah Rp 218 miliar.

“Rp 247 (miliar), yang kemarin,” ujar Budi saat ditanya Nova mengenai tambahan subsidi MRT.

“Untuk iya, LRT Rp 218 (miliar),” lanjutnya.

Nova kemudian memastikan total tambahan subsidi untuk ketiga moda tersebut mencapai sekitar Rp 934 miliar.

“Jadi total keseluruhan subsidi Rp 934 miliar?” tanya Nova.

“Iya, Pak,” jawab Budi.

Budi mengatakan tambahan subsidi tersebut digunakan untuk kebutuhan layanan transportasi publik pada November dan Desember 2026.

“Iya, buat November-Desember,” ujarnya.

Dalam paparan Budi, anggaran belanja subsidi Dishub DKI dalam penetapan APBD 2026 sebesar sekitar Rp 4,62 triliun. Dalam MoU Perubahan KUA-PPAS APBD 2026, anggaran tersebut diusulkan menjadi sekitar Rp 5,56 triliun.

Sementara itu, total anggaran Dishub DKI dalam penetapan APBD 2026 sebesar sekitar Rp 6,78 triliun. Dalam MoU Perubahan KUA-PPAS APBD 2026, anggaran tersebut diusulkan menjadi sekitar Rp 7,69 triliun.

Budi juga menyampaikan realisasi anggaran Dishub DKI hingga 31 Agustus 2026 baru mencapai 35,72 persen atau sekitar Rp 2,42 triliun.

Sementara khusus untuk subsidi Transjakarta, realisasinya baru mencapai 32 persen.

Selain itu, terdapat sekitar Rp 800 miliar PSO Transjakarta untuk triwulan II yang belum terealisasi. Budi menyebut dana tersebut masih berada di DPA Dishub karena Surat Penyediaan Dana (SPD) belum terbit.

“Untuk Transjakarta baru 32 persen (realisasi), Pak,” kata Budi.

“Iya, masih di DPA, Pak. Karena SPD-nya belum keluar. Itu cukup besar, Pak, Rp 800 miliar,” sambungnya.