Disinggung Jokowi, Siapa yang Gagal Koalisi dan Gagal Nyapres?
·waktu baca 4 menit
PerbesarPresiden Jokowi menyinggung koalisi partai politik jelang 2024 bisa jadi ada yang gagal lalu menyalahkan istana sebagai biang kerok. Begitu juga kandidat capres, bisa gagal lalu menuding Istana penyebabnya. Siapa yang mungkin gagal?
"Yang saya takut kan nanti kalau ada yang gagal koalisi. Gagal koalisi nanti yang dituduh nanti Istana lagi, ini Istana ini, Istana, Istana," kata Jokowi saat menghadiri HUT ke-16 Partai Hanura di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (21/12).
"Padahal kita itu enggak ngerti koalisi antarpartai, antarketua partai yang ketemu, tapi yang paling enak itu memang mengkambinghitamkan menuduh Presiden, Istana, Jokowi, paling enak itu. paling mudah dan paling enak," imbuh Jokowi.
Jokowi menyebut Istana juga bisa dituduh ikut-ikutan dalam menentukan kandidat calon presiden dengan narasi kekuatan besar dan lainnya. Padahal Jokowi klaim ogah cawe-cawe dengan siapa pun yang ingin nyapres.
“Ada orang atau tokoh yang ingin sekali dapat kendaraan (parpol) supaya bisa mencalonkan, ternyata tidak bisa. Tuduh lagi Presiden ikut-ikutan, Istana ikut-ikutan, kekuatan besar ikut-ikutan. Lah urusannya apa dengan saya?”
- Jokowi.
Koalisi yang Rawan Pecah
Ada tiga poros koalisi yang sudah terbentuk untuk mengusung capres-cawapres di Pemilu 2024. Sementara PDIP yang punya modal kursi paling besar menyebut akan berkoalisi namun belum menentukan sikap.
Meski koalisi sudah terbentuk, partai politik menyadari kondisi ini masih sangat dinamis sebelum mereka resmi mendaftarkan capres-cawapres ke KPU.
Di antaranya diakui Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang berkoalisi dengan Gerindra. Menurutnya, semua koalisi saat ini rawan mengalami perpecahan.
“Semua koalisi sebelum janur melengkung tanggal 25 November 2023, ya, semuanya masih rawan,” ujar Cak Imin di Hotel Bidakara, Tebet, Jakarta, Senin (12/12).
Waketum Golkar, Bambang Soesatyo, juga berpandangan pembahasan terkait koalisi Pilpres 2024 masih dinilai terlalu dini. Sebab, komunikasi antarparpol masih cair dan segala kemungkinan bisa terjadi.
"Semua masih cair sehingga masih terlalu prematur kita mengambil kesimpulan. Kan semuanya masih serba memungkinkan, belum bisa diambil kesimpulan," kata Bamsoet di Gedung DPR, Senayan, Selasa (2/8).
Dalam jadwal KPU, pendaftaran capres-cawapres akan digelar pada 19 Oktober 2023-25 November 2023. Syaratnya, parpol atau gabungan parpol harus memenuhi minimal 20 persen kursi DPR.
Burung Hantu, Invisible Power, Buaya Darat
Sejauh ini ada 3 jagoan dalam menghadapi Pilpres 2024, yaitu Anies Baswedan (PKS, NasDem, Demokrat), Ganjar Pranowo (berpeluang diusung Golkar, PPP, PAN), dan Prabowo Subianto (Gerindra, PKB).
Adalah koalisi pendukung Anies yang pernah mengungkap ada upaya menjegal koalisinya batal dengan istilah burung hantu, invisible power, hingga buaya darat.
Metafora burung hantu disebut oleh politikus Demokrat yang juga aktivis Twitter, Andi Arief, meski tak menyebut istana atau presiden. Deputi Bappilu Demokrat Kamhar Lakumani menjelaskan, burung hantu yang disampaikan Andi Arief adalah sebuah kekuatan besar.
“Burung hantu yang disampaikan Bang Andi Arief merupakan suatu metafora adanya kekuatan besar yang beroperasi di ruang gelap atau invisible power untuk mengganggu dan menggagalkan ikhtiar membangun ‘Koalisi Perubahan’,” kata Kamhar saat dimintai tanggapan, Minggu (13/11)
Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng tak menampik upaya menjegal koalisi adalah hal yang biasa.
"Ya biasalah kalau dalam keadaan begini ada yang buaya darat, burung hantu. Tapi yang penting kita bertiga dan capres tetap komitmen berkoalisi," kata Andi, Selasa (15/11).
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menepis ada ‘burung hantu’ yang berupaya menjegal koalisi parpol.
“Kalau kita lihat dari berbagai apa yang ditampilkan, ditangkap oleh media enggak ada invisible power, itu karena di antara tokoh-tokoh partai tersebut belum mengambil kesepakatan,” kata Hasto, Selasa (15/11).
Intervensi dan Kode-kode Capres Jokowi
Andi Arief mengaitkan ketakutan Jokowi dituduh mengintervensi parpol dengan manuver Jokowi yang banyak bicara soal capres yang dijagokan.
Jokowi pernah memberi kode dukungan ke Prabowo dengan menyebut jatah 2024, begitu juga kode ke Ganjar dengan istilah rambut putih, bahkan kode ke Puan saat kunker bareng.
"Presiden boleh saja berniat ada yang meneruskan, tapi selama itu masih diatur dalam kekuasaannya, itu pasti ada kehendak lain, kehendak lain ini untuk dikontrol oleh presiden sebelumnya," ucap Andi Arief, Kamis (22/12).
"Sehingga, ada dampaknya yang sangat luar biasa yaitu presiden tidak menyiapkan saatnya turun, kedua presiden bisa gagal memberi jalan bagi perubahan. Ingat ya, perubahan itu sekarang sudah menjadi tuntutan di mana-mana, itu enggak bisa ditahan," imbuhnya.
Menurut Andi, dengan sikap presiden yang 'cawe-cawe' urusan capres, maka akan terbentuk poros yang sejalan presiden dan poros yang menginginkan perubahan. Poros kedua ini berpotensi diadang termasuk dengan aturan-aturan baru misal larangan berkampanye dini yang dibahas KPU-Bawaslu.
"Memang yang tampak belakang kita tidak lihat. Tapi tampak depan kan jelas, dari pertemuan dengan relawan, isu yang dibuat relawan, seluruh parpol, apalagi parpol-parpol itu masih dalam koalisi. Jadi ada restriksi, ada pembatasan," ucap Andi.