Diskusi Mahasiwa di Bali soal Dinamika Pemerintahan Jokowi Dibubarkan
PerbesarDiskusi yang digelar mahasiswa dari sejumlah organisasi mahasiswa di Taman Internet, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Udayana (Unud) dibubarkan, Senin (28/10) malam.
Diskusi itu diikuti Serikat Demokratik Mahasiswa Nasional (SDMN), organisasi Front Mahasiswa Nasional (FMN), LPM Kanaka, dan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP).
Diskusi dengan tema “Apa yang Tersisa Pasca Pelantikan Jokowi? Oligarki, Orde Baru 2.0" dikabarkan dibubarkan oleh Rektorat Unud.
Penanggung jawab acara, Excel Bagaskara menuturkan, awalnya diskusi yang dengan narasumber Joice E. Uropdana (AMP) dan Gagas Pangukir (Ketua SDMN Unud) dimulai sekitar pukul 19.00 WITA.
“Kami dari Serikat Demokratik Mahasiswa Nasional (SDMN) bersama dengan organisasi Front Mahasiswa Nasional (FMN), LPM Kanaka, dan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) membuka diskusi tentang dinamika pemerintahan Jokowi pasca-pelantikan. Terkait oligarki pemerintahannya, dan pembantaian rakyat Papua yang ditutupi oleh pemerintah,” kata dia saat dihubungi.
Saat acara berlangsung seorang satpam menanyakan diskusi yang digelar. Satpam ini mengatakan, pihak rektor melarang diskusi yang berdampak pada provokasi aksi massa. Acara tetap berlangsung karena sebatas diskusi.
“Sekitar 15 menit kemudian, dua satpam datang lagi menanyakan hal yang sama. Namun, kali ini memanggil kawan-kawan yang bertanggung jawab untuk diinterogasi di pos satpam. Nah, satpam mengatakan kalau ada intel yang mengawasi diskusi sehingga diskusi lebih baik dibubarkan. Namun, karena kami memiliki relasi yang baik dengan satpam, maka dalam beberapa kali berargumen, satpam mengerti untuk tidak membubarkan,” kata pria yang akrab di sapa El ini.
Acara kembali dilanjutkan. Namun, sekitar 15 menit kemudian, seorang satpam kembali mendatangi acara diskusi. Dia meminta acara segera dibubarkan atas arahan rektor. Alasannya, diskusi tak ada izin.
"Padahal, acara diskusi seperti ini biasanya tetap bisa dilaksanakan cukup dengan pemberitahuan, yang sudah kami lakukan sehari sebelumnya. Apalagi kami tidak menggunakan kelas namun ruang publik (taman internet),” ujar Excel.
Alhasil, diskusi terpaksa dibubarkan. Excel menuturkan para satpam mendapatkan tekanan dari rektor. Bila tak dibubarkan, satpam terancam di PHK (pemutusan hubungan kerja).
“Namun, karena tekanan dari rektor, satpam tetap membubarkan, sampai-sampai satpam memohon karena khawatir jika tidak mematuhi arahan rektor, mereka diputus hubungan kerjanya,” ujarnya.
Excel mengaku kecewa dengan sikap pihak rektor yang membubarkan acara. Meski demikian, mahasiwa, kata Excel akan tetap berkomunikasi untuk mengelar diskusi selanjutnya.
“Kami sudah memahami bahwa rektor memang tidak demokratis. Karena sebenarnya bukan kali ini saja rektor menunjukkan watak antidemokrasinya: misalnya, saat aksi massa #BaliTidakDiam. Rektor sampai-sampai mengeluarkan arahan agar mahasiswa tidak ikut aksi mengikuti perintah dari presiden jokowi melalui kemenristekdikti,” kata Excel
“Jadi, kami sendiri memang sejak awal tidak punya "harapan" apa-apa ke rektor. Justru, dgn adanya hal seperti ini, kawan-kawan justru menjadi semakin terpicu utk tetap membangun kesadaran lebih luas utk melawan kebijakan yg anti demokratis,” sambungnya.