Ditsiber Polda Jateng Diperiksa Terkait Sukatani, Kompolnas: Agar Tak Terulang

Komisioner Kompolnas Choirul Anam saat dijumpai di Gedung TNCC Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jaksel, Kamis (2/1). Foto: Thomas Bosco/kumparan

Kompolnas angkat bicara mengenai pemeriksaan yang dilakukan Divisi Propam Polri terhadap Divisi Cyber Polda Jateng. Mereka mengapresiasi langkah itu sebagai tindak pelindungan kebebasan berekspresi.

Pemeriksaan tersebut terkait klarifikasi band asal Purbalingga, Sukatani, mengenai lagu 'Bayar Bayar Bayar'. Kedua anggota band bahkan menyampaikan permintaan maaf kepada Kapolri atas perilisan lagu tersebut. Lagu tersebut kemudian ditarik dari berbagai platform musik digital.

Menurut Komisioner Kompolnas Choirul Anam, pemeriksaan adalah upaya agar berbagai isu terkait muncul klarifikasi dan permintaan maaf dari Sukatani serta lagu Bayar Bayar Bayar ditarik, bisa semakin jernih penyebabnya.

“Sekali lagi langkah yang diambil oleh kepolisian untuk memastikan bahwa peristiwa tersebut tidak terulang kembali dan menjernihkan apa yang terjadi dengan melakukan pemeriksaan oleh Paminal ke Divisi Cyber Jawa Tengah,” kata Choirul Anam dalam keterangannya pada Sabtu (22/2).

Menurutnya, institusi kepolisian juga telah menunjukkan sikap terbuka terhadap kritik yang tertuang pada lagu tersebut.

“Saya kira institusi kepolisian, ya, melalui Pak Kapolri jelas kok sikapnya, tidak anti-kritik, tidak anti-masukan. Oleh karenanya memang saat ini sedang berjalan proses pemeriksaan

Anam juga mengingatkan bahwa Polri sebelumnya pernah menghadapi situasi serupa ketika banyak kritik disampaikan melalui mural atau orasi dalam aksi demonstrasi.

Kala itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo justru menanggapi kritik dengan cara positif, seperti mengadakan lomba mural dan kritik sebagai bentuk apresiasi terhadap kebebasan berekspresi.

“Waktu itu ya sama Pak Kapolri bahkan diwadahi dengan cara ya udah dibikinkan lomba. Lomba kritik, mural, otokritik, masukan, dan sebagainya kepada kepolisian,” kata Anam.

Ia lalu kembali menekankan bahwa kebebasan berpendapat adalah bagian dari hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 19 Konvensi Hak Sipil dan Politik, dengan catatan bahwa hak ini tetap memiliki batasan.

“Nah, oleh karenanya gunakan kebebasan berekspresi ini sebagai bagian dari partisipasi publik untuk pembangunan negara kita. Bukan bagian dari hal-hal yang malah kontradiksi terhadap pembangunan negara kita,” ucapnya.

Ada 4 anggota Direktorat Siber (Ditsiber) Polda Jateng yang diperiksa Divisi Propam Polri.

"Kami sampaikan, sejumlah 4 (empat) personel Subdit I Ditressiber Polda Jateng telah diperiksa oleh Subbidpaminal Bidpropam Polda Jateng & di backup oleh Biropaminal Divpropam Polri," tulis Divpropam Polri lewat akun X resminya, @Divpropam dilihat Sabtu (22/2).