Dituduh Duterte Dagang Narkotika, Wali Kota di Filipina Tewas Terbunuh

5 September 2018 14:01 WIB
clock
Diperbarui 14 Maret 2019 21:06 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Ilustrasi penembakan (Foto: Pixabay)
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi penembakan (Foto: Pixabay)
ADVERTISEMENT
Seorang wali kota di Filipina dilaporkan tewas ditembak di kantornya sendiri. Korban masuk dalam daftar pejabat terkait jaringan narkotika yang dikeluarkan Presiden Rodrigo Duterte.
ADVERTISEMENT
Mariano Blanco merupakan orang nomor satu di kota Ronda. Keterangan kepolisian setempat korban ditembak sekelompok bersenjata pada Rabu (4/9) dini hari di kantor tempat Blanco bekerja.
"Menurut keterangan saksi mata, 4 pria bersenjata turun dari sebuah mini van putih lalu masuk ke balai kota, pak wali kota ada di sana sedang tidur di kantornya," sebut pejabat kepolisian setempat Jayr Palcon seperti dikutip AFP.
Presiden Filipina Rodrigo Duterte (Foto: AFP/Ted Aljibe)
zoom-in-whitePerbesar
Presiden Filipina Rodrigo Duterte (Foto: AFP/Ted Aljibe)
Setelah ditembak, Blanco sempat dibawa ke rumah sakit. Namun, karena luka yang dideritanya parah, nyawa pria 59 tahun itu tak terselamatkan.
Saat ini, penyelidikan untuk mengungkap motif di balik serangan terhadap Blanco masih diusut pihak berwajib.
Kematian Blanco menambah panjang daftar Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang tewas terbunuh di Filipina. Pada Juli lalu kejadian serupa menimpa Antonio Halili. Ia ditembak ketika sedang memimpin upacara bendera.
ADVERTISEMENT
Sejak Mei lalu, termasuk Halili dan Blanco, enam wali kota dan wakil wali kota, tewas terbunuh di Filipina.
Nama Blanco telah lama dimasukan Duterte ke daftar pejabat yang terkait perdagangan narkotika. Namun, Duterte tidak pernah membeberkan bukti kuat keterlibatan Blanco.
Filipina semenjak dikuasai Duterte, memberlakukan hukuman keras bagi pelaku perdagangan narkotika. Perintah tembak di tempat kerap dilakukan untuk siapa saja individu yang diduga terkait bisnis tersebut.
Kebijakan keras Duterte itu mendapat kecaman penggiat HAM. Tindakan Duterte dinilai bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan berpotensi menebar rasa takut di seantero Filipina.