Djarot Akan Usulkan Hak Angket Secara Pribadi: Itu Hak Anggota Dewan

Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Saiful Hidayat. Foto: Aprilandika Pratama/kumparan

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengaku akan menggunakan haknya sebagai anggota DPR untuk mengajukan hak angket kecurangan pemilu 2024. Hak angket memang merupakan salah satu hak masing-masing dari anggota DPR.

"Jadi kalau ini kan hak masing-masing pribadi anggota dewan ya. Saya pribadi mengusulkan (hak angket)," kata Djarot di Gedung DPR, Senayan, Selasa (5/3).

Djarot berpandangan hak angket perlu diajukan untuk mengevaluasi pelaksanaan pemilu 2024, termasuk mengenai kebijakan pemerintah.

"Supaya apa? Supaya kita bisa mengevaluasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan itu menggunakan APBN yang sangat besar dan agar kita semua yakin bahwa pemilu kemarin itu benar-benar dijalankan dilaksanakan sesuai dengan koridor konstitusi demokrasi dan prinsip-prinsip pemilu yang luber jurdil," tutur Djarot.

Menurut Djarot, pengajuan hak angket bisa meningkatkan kualitas demokrasi ke depan. Apalagi, proses pembahasan hak angket membutuhkan waktu yang panjang.

"Karena proses hak angket itu bukan proses yang instan, yang singkat ya. Jadi cukup panjang, cukup panjang ya. Ini merupakan momentum bagi kita untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita. Itu yang pertama," tutur anggota Komisi II DPR itu.

Rapat paripurna DPR RI pembukaan masa sidang ke IV tahun 2023/2024, Selasa (5/3). Foto: Haya Syahira/kumparan

Jika ditemukan kelemahan Pemilu 2024, kata dia, dapat diperbaiki sebelum pelaksanaan pilkada dimulai. Dia mengatakan kans kecurangan di pilkada dapat diantisipasi dengan hak angket.

"Yang kedua, kalaupun ada kelemahan dan kekurangannya maka itu bisa dijadikan satu bagian untuk menyempurnakan pelaksanaan pilkada bulan November," tutur Djarot.

"Kalaupun ada penyimpangan dan kecurangan di situ, mari kita perbaiki terutama dalam kebijakan misalkan distribusi bansos karena sebentar lagi kita akan menghadapi Pemilukada, 27 November. Jadi momentum untuk gunakan ini," tutupnya.

PDIP memang salah satu partai yang menyuarakan hak angket pemilu. Tapi, sampai saat ini belum ada sikap resmi PDIP apakah akan mengerahkan seluruh anggota fraksi di DPR atau tidak.

Sejauh ini yang sudah tegas akan maju dalam hak angket, yakni PKB, Nasdem, dan PKS. Itu pun sampai saat ini belum mengajukan secara resmi ke pimpinan DPR. Mereka menunggu sikap resmi PDIP.

“Angket hari ini baru paripurna. Kalau PDIP go ahead, kita go ahead,” pendek Bendahara Umum NasDem, Ahmad Sahroni, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (5/3).