Djarot: Kita Hadapi Prabowo-Gibran Neo-Orba Masa Kini

Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat. Foto: Dok. PDIP

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengajak seluruh parpol pengusung, relawan, dan simpatisan Ganjar Pranowo-Mahfud MD bergerak semakin masif menggalang kekuatan rakyat untuk meraih kemenangan di 2024. Dia menyebut saat ini rakyat kian masif bergerak usai adanya penurunan baliho Ganjar-Mahfud.

“Kemenangan di mulai dari rakyat fokus bergerak di akar rumput. Sebab rakyat semakin cerdas di dalam melihat rekayasa hukum yang terjadi di MK. Rakyat bereaksi keras atas mobilisasi aparat dengan melakukan penurunan bendera, baliho, dan berbagai atribut dukungan terhadap Ganjar-Mahfud MD," kata Djarot kepada wartawan, Sabtu (4/11).

Dia menegaskan dalam sejarah Indonesia tidak ada tempat bagi siapa pun yang memiliki ambisi kekuasaan yang berlebihan. Apalagi, kata dia, dengan menggunakan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Spiritualitas bangsa Indonesia mengajarkan bahwa tidak ada tempat bagi mereka yang demi ambisi kekuasaan, dan cinta terhadap keponakan, lalu MK dikebiri, dan demokrasi pun mati," ucap dia.

"Kini kekuatan moral lahir kembali. Inilah fondasi terpenting Ganjar-Mahfud MD, kokoh pada moral kebenaran dan berdedikasi total pada rakyat, bangsa, dan negara, bukan pada keluarga," sambungnya.

Karena itu, Djarot meminta seluruh pendukung fokus memenangkan Ganjar dan melawan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang disebut sebagai orde baru masa kini.

"Terus bergerak, Ganjar-Mahfud MD pastikan akan terus perkuat demokrasi. Bersama kita hadapi Prabowo-Gibran sebagai cerminan Neo-Orde Baru masa kini," kata Djarot.

Lebih lanjut, Djarot pun menuturkan PDIP percaya pada integritas Majelis Kehormatan MK (MKMK) untuk benar-benar objektif dan mengedepankan sikap kenegarawanan.

“Kuatnya gerakan dari para budayawan, cendekiawan, kelompok pro demokrasi, para ahli hukum tata negara hingga pergerakan tokoh-tokoh berintegritas tinggi dari berbagai perguruan tinggi menjadi kekuatan moral yang sangat dahsyat di dalam meluruskan jalannya demokrasi," ujar anggota komisi II DPR itu.