Djarot Minta Warga Rusun yang Tunggak Biaya Sewa Segera Pindah

Dinas Perumahan DKI Jakarta mengungkapkan tunggakan sewa rusun di Jakarta hingga Juni 2017 mencapai Rp 31 miliar. Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Perumahan, tunggakan biaya sewa berasal dari 23 rusunawa.
Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menanggapi adanya kabar penunggakan biaya sewa yang mencapai hingga Rp 31 miliar. Jika memang warga tidak bisa membayar hingga tiga bulan berturut-turut setelah turunnya SP I, ia terpaksa menyerahkan rusun itu untuk warga lain yang membutuhkan.
"Kan peraturannya begitu. Kalau memang sengaja dia enggak mau (bayar sewa) ya sudah. Banyak yang mau loh. Enak kan, banyak yang mau," kata Djarot di Balai Kota, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (10/8).
Djarot mengungkapkan hingga saat ini sudah ada 11 ribu kepala keluarga (KK) yang mengantre untuk menjadi warga rusun. Menurutnya, para warga itu sudah sudah berkomitmen untuk membayar biaya sewa rusun sesuai aturan.
"Itu bayangkan yang antre ingin dapat rusun sudah mencapai hampir 11 ribu. Setiap hari saya terima mereka untuk minta rusun dan mereka bersedia membayar iuran," tuturnya.
Namun, dia juga berjanji akan memberikan keringanan bagi warga hasil relokasi yang menunggak biaya sewa.
"Makanya nanti kita lihat mana yang relokasi mana yang tidak. Jadi, warga relokasi akan kita kasih beberapa kebijakan. Tapi bagi mereka yang umum, ya ini (tidak ada keringanan kebijakan)," ujarnya.
Sebelumnya, Kadis Perumahan DKI Jakarta Agustino Darmawan mengungkapkan hingga Juni 2017 tunggakan sewa rusun di Jakarta mencapai Rp 31 miliar. Tunggakan biaya sewa dari 23 rusun di Jakarta itu dikarenakan penghasilan warga yang terbilang rendah. Sehingga mereka tidak mampu untuk membayar uang sewa.
