Djarot Sebut OTT Wahyu Setiawan terkait PAW Anggota DPR PDIP

Ilustrasi PDIP. Foto: Putri Sarah Arifira/kumparan

Komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan, terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Rabu (8/1). Dalam penangkapan itu, KPK mengamankan bukti uang diduga suap dalam bentuk mata asing senilai Rp 400 juta.

Suap itu diduga terkait pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR PDIP. Dalam hal ini, peran KPU adalah memberi tahu PDIP soal caleg dengan perolehan suara terbanyak berikutnya sebagai pengganti di DPR.

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat saat diwawancara membenarkan informasi soal OTT Wahyu terkait PAW anggota DPR PDIP.

"Informasinya seperti itu (terkait PAW anggota PDIP). Ya makanya kita lihat dulu seperti apa. Tapi yang jelas berikan kesempatan aparat penegak hukum untuk mengurai kasusnya sebagai bentuk kesiapan kita bener-bener untuk menghadapi Pilkada 2020," kata Djarot di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (9/1).

Politisi PDIP Djarot Saiful Hidayat minum jamu saat persiapan gladi resik HUT ke 47 PDIP di Ji-Expo Kemayoran, Jakarta, Kamis (9/1). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Djarot tak menyebut PAW siapa yang sedang dipermasalahkan. Namun, PDIP pernah mempermasalahan pergantian anggota DPR terpilih Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia.

KPU sudah memberi tahu PDIP penggantinya adalah Riezky Aprilia sebagai caleg PDIP di dapil yang sama dengan perolehan suara terbesar kedua.

Namun PDIP menolak nama Riezky dan mengajukan caleg lain dengan perolehan suara lebih kecil di dapil yang sama, bernama Harun Masiku. Permintaan PDIP ditolak KPU karena tak sesuai UU Pemilu. Riezky akhirnya tetap dilantik menjadi anggota DPR.

Perkara ini ternyata masih berlanjut hingga terjadi OTT terhadap Wahyu Setiawan. Djarot menegaskan PDIP tak akan melakukan intervensi hukum kepada KPK. Bahkan, kata dia, partainya tak segan memberikan sanksi terhadap kader yang bersangkutan apabila benar melakukan suap.

"Kalau kita partai sih tetap sangat mendukung proses pendekatan hukum ini. Kemudian tidak akan melakukan intervensi siapa pun yang bersalah akan diberikan sanksi tegas oknum-oknum dan itu tidak mewakili partai. Individu-individu itu anggota entah kader pasti kita akan kasih sanksi yang tegas," ucapnya.

Lebih lanjut, mantan gubernur DKI itu menuturkan partainya memiliki mekanisme untuk mengadakan PAW. Ia memastikan PDIP tak akan melanggar aturan yang ada.

"Kalau PAW mekanismenya selalu diadakan dalam rapat ada bentuk-bentuk penugasan khusus dan kita selalu mengikuti prosedur yang ada dan kita tidak akan melanggar prosedur itu," pungkasnya.