kumparan
31 Oktober 2019 14:39

Djarot soal Anggaran Lem Aibon Rp 82 M: Bukan Kesalahan Anies

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat (kanan) saat konferensi pers Pra Kongres di Grand Inna Bali Beach
Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat (kanan) saat konferensi pers Pra Kongres di Grand Inna Bali Beach, Rabu (7/8). Foto: Dok. PDIP
Eks Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat turut berkomentar mengenai polemik anggaran DKI Jakarta tahun 2020 terkait pengadaan lem aibon senilai Rp 82,2 miliar. Menurut Djarot, hal itu bukan karena kesalahan sistem, melainkan kesalahan input (human error).
ADVERTISEMENT
"Kalau menurut saya sih yang salah ya yang menginput, yang menginput inilah yang harus dievaluasi. Kalau pun memang sistemnya itu masih belum benar, ya tugasnya Bappeda dong untuk benerin," kata Djarot di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10).
Menurut Djarot, kesalahan input anggaran ini juga bukan semata-mata kesalahan Gubernur DKI Anies Baswedan. Dia mengatakan, masalah ini akan mudah diatasi apabila Pemprov DKI menerapkan transparansi anggaran. Djarot pun menduga, pengadaan lem Aibon senilai Rp 82,8 miliar itu ada unsur kesengajaan.
"Artinya kalau itu semakin tertutup maka semakin gelap dan kontrolnya semakin sedikit dan kemudian ada penyusupan-penyusupan anggaran lagi nanti," ucapnya.
"Ini bukan semata-mata kesalahan Pak Anies, tapi kita bisa lacak siapa yang menginput, siapa yang mengetuk anggaran itu, dan itu sengaja atau tidak sengaja. Kalau tidak disengaja, itu bodoh banget. Tentunya ada faktor kesengajaan, kalau saya ya diundang saja, dipanggil, kalau memang terbukti ya udah selesaikan," ujar Djarot yang kini menjadi anggota Komisi II DPR RI.
ADVERTISEMENT
Dengan adanya keterbukaan anggaran, maka Pemprov DKI akan terbantu oleh pihak lain baik masyarakat maupun DPRD yang turut menyisir. Sehingga, anggaran siluman itu tidak akan ada dan semua anggaran tepat sasaran.
"Nah, dengan keterbukaan sepert ini maka sebetulnya Pemprov akan lebih terbantu dan anggaran itu bisa tetap sasaran, sehingga tidak ada lagi keluar anggaran yang aneh-aneh, dan ini pernah terjadi pada zaman saya dan Pak Ahok," tutupnya.
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan