Djarot Usulkan Kenaikan Tunjangan untuk Satpol PP dan Damkar DKI
PerbesarMenolak pemotongan tunjangan kinerja daerah (TKD) PNS DKI Jakarta, Gubernur Djarot Saiful Hidayat justru mengusulkan peningkatan tunjangan bagi sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Djarot menilai peningkatan TKD diperlukan bagi PNS DKI yang memiliki risiko kerja tinggi seperti Dinas Pemadam Kebakaran dan Satpol PP.
"Contohnya, pemadam kebakaran. Taruhannya nyawa. Mereka bukan hanya memadamkan kebakaran, tetapi dia juga melakukan penyelamatan. Ada orang di atas tower mau bunuh diri kek sampai menangkap ular. Terjadi lho, sampai memindahkan sarang tawon di atas. Bayangkan," kata Djarot di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (25/9).
Mantan Wali Kota Blitar ini menjelaskan peningkatan TKD bagi PNS DKI perlu dilakukan dengan melihat beban pekerjaan masing-masing. PNS DKI yang bekerja di lapangan, kata dia, tentunya harus memiliki tunjangan kerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang bekerja di dalam kantor.
"Makanya dilihat mana yang risiko kerjanya tertinggi itu harus juga dikasih insentif. Berbeda dengan mereka yang berada di kantor. Staf, administrasi, PTSP kan dia cuma begitu ya. Tidak berkaitan dengan nyawa dia. Tapi yang berkaitan dengan nyawa dia, maka harus diberikan TKD atau insentif. Dengan cara seperti itu maka sistem penggajian PNS itu fair," ujar Djarot.
Selain beban kerja, Djarot menjelaskan, peningkatan TKD juga diberikan dengan memperhitungkan kinerja pegawai. Jika berkinerja baik, setiap PNS mendapatkan TKD maksimal.
"Mereka yang kerjanya luar biasa, kencang, gitu kan ya, bagus, dan setiap hari dia lapor, itu mendapatkan TKD maksimal. Tapi mereka yang lambat, lelet, tidak punya tanggung jawab, otomatis TKD nya bisa turun," katanya.
Djarot juga menambahkan peningkatan TKD bagi SKPD dengan beban kerja tinggi perlu dilakukan untuk mengurangi potensi korupsi. "Lebih baik tingkatkan mereka supaya gajinya naik gitu kan. Dengan cara seperti itu mereka tidak korupsi," imbuhnya.