DK Kembali Tinjau Permohonan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa bertemu mengenai situasi di Timur Tengah, termasuk masalah Palestina, di markas besar PBB di New York, Selasa (25/3/2024). Foto: Angela Weiss/AFP

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) meninjau upaya Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB, Senin (8/4).

Mereka mengatakan akan memberikan keputusan pada bulan April ini dan upaya tersebut kemungkinan besar akan menghadapi perlawanan AS.

Memasuki bulan ketujuh perang di Gaza, langkah DK PBB tersebut digambarkan sebagai tindakan bersejarah oleh Palestina, namun dikecam oleh Israel.

"Dewan telah memutuskan bahwa pembahasan ini harus dilakukan pada bulan April," tutur Duta Besar Malta, Vanessa Frazier, yang menjabat sebagai presiden bergilir dewan tersebut.

Dikutip dari AFP, setiap permintaan menjadi negara anggota PBB harus terlebih dahulu melewati Dewan Keamanan yang kemudian disetujui oleh Majelis Umum. Namun, sekutu Israel, Amerika Serikat, memiliki hak veto di dalamnya.

Palestina telah melakukan lobi selama bertahun-tahun untuk mendapatkan keanggotaan penuh, yang berarti pengakuan terhadap negara Palestina.

“Hari ini adalah momen bersejarah,” ungkap utusan Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, ketika DK PBB memulai proses peninjauan Palestina kembali, Senin (8/4).

“Yang kami minta hanyalah mengambil tempat yang selayaknya kami di tengah komunitas bangsa-bangsa, diperlakukan setara – setara dengan bangsa dan negara lain, untuk hidup dalam kebebasan dan martabat, dalam perdamaian dan keamanan, di tanah leluhur kami,” jelas Mansour di Majelis Umum.

Namun para pengamat memperkirakan akan ada veto dari Amerika Serikat. Mereka menentang keanggotaan Palestina sejak 2011.

“Posisi kami adalah posisi yang sudah diketahui, dan tidak berubah,” kata Duta Besar Washington untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield.

“Tetapi kami akan terus mencari jalan untuk mewujudkan solusi dua negara,” tambahnya, seperti dikutip AFP.

Berdasarkan undang-undangnya, AS harus memotong pendanaan kepada badan-badan PBB yang memberikan keanggotaan penuh kepada Palestina.

Washington berkukuh bahwa PBB bukanlah tempat untuk mempermasalahkan status negara Palestina. Mereka menekankan fokus pada hasil kesepakatan Israel dan Palestina.

Namun demikian, Frazier mengatakan bahwa proses peninjauan ini akan sangat berguna dan pertemuan selanjutnya akan dilakukan pada Kamis (11/4).

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menolak pembentukan negara Palestina selama beberapa dekade terakhir.